JEPARANEWS | JEPARA - Komisi D DPRD Jepara bidang infrastruktur sub bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah Jum'at (14/2/2025) di ruang Komisi D DPRD Jepara menerima audiensi dengan LSM Ajicakra Indonesia Raya dan DPD Kawali Jawa Tengah terkait pengawasan dan penindakan dampak kegiatan penambangan ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Dalam audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi D, Andi Rokhmat dari Fraksi PDIP dan Nining Fitriani dari Fraksi PPP serta dihadiri oleh Eriza Rudi Yulianto, Kepala DPMPTSP Jepara, Endang Purwaningsih, Hermawan Oktavianto dari DLH, Karunatiti dari BPKAD, Abdul Khalim Satpol PP, Bagian Hukum Setda Jepara, Dhody Hermawan, DPUPR, Bagian Perekonomian Setda Jepara, Camat Mayong, Umrotun, Petinggi Desa Pancur, Muh Arif Asharudin serta perwakilan warga Desa Pancur.

Diawal sambutannya, Ketua Komisi D DPRD Jepara mengatakan bahwa audiensi ini membahas tentang penanganan persoalan tambang galian C legal maupun ilegal di Kabupaten Jepara.

"Ada 2 surat permohonan audiensi dari Ajicakra Indonesia dan DPW Kawali Jateng, karena agenda padat di DPRD Jepara, jadi audiensi kita barengkan dan mengingat Renja DPRD Jepara sudah sangat rigid dan untuk efisiensi waktu," katanya.

"Atas kesepakatan pemberi kuasa yaitu warga Desa Pancur, kita minta dijadwalkan ulang audiensi," tegas Tri Hutomo.

Sementara Soleh Isman dari DPW Kawali Jateng mengutarakan bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya terjadi di wilayah Desa Pancur. "Namun di beberapa wilayah Kabupaten Jepara ada persoalan yang sama," tuturnya.

"Banyak perusahaan tambang Galian C yang tidak peduli terhadap reklamasi pasca tambang dan jelas itu melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku," cetusnya.

"Dan masih banyak penambang yang bandel, ijin eksplorasi tambang nya habis dan belum diperpanjang, namun masih banyak yang nekad melakukan kegiatan penambangan," tandasnya.

"Dan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban kegiatan reklamasi pasca tambang bisa dikenakan gugatan perdata oleh masyarakat yang dirugikan," ungkap Soleh Isman.

Dikesempatan yang sama Petinggi Desa Pancur menegaskan kalau kegiatan penambangan di desanya sudah berlangsung turun menurun sejak nenek moyang," Kubangan bekas tambang Galian C di wilayah kami sudah ada sejak 50 tahun lalu. Terkait penambangan di wilayah desa, kami sudah melakukan himbauan dan larangan penambangan terus menerus, namun untuk penindakan tentunya bukan wewenang dari pemerintah desa," tegasnya.

Sementara Camat Mayong saat ditanyakan persoalan tambang Galian C di Kecamatan Mayong dan tentang sosialisasi kepada para pelaku usaha tambang di wilayah Kecamatan Mayong, yang bisa saja menimbulkan konflik horizontal. Umrotun menjawab bahwa sesuai tupoksi pimpinan wilayah Kecamatan Mayong sudah melakukan mediasi dan berkoordinasi dengan Pemkab Jepara terkait adanya kegiatan Galian C khususnya di Desa Pancur. "Intinya kita sudah melakukan koordinasi tambang Galian C ilegal maupun yang legal," ujarnya.

"Saya sudah minta data kepada Petinggi terkait usaha yang berijin maupun yang tidak berijin terkait kepemilikannya. Namun hingga kini belum diberikan. Kepemilikan yang ilegal, Petinggi tidak tahu pemiliknya," terangnya.

Umrotun, Camat Mayong memberikan keterangan bahwa tidak tahu siapa pemilik tambang Galian C dan alasannya pun tidak tahu. "Jadi kami minta Petinggi untuk mendata. Petinggi berasalan tidak pernah ketemu pemiliknya namun hanya pekerjanya," jelas Umrotun.

"Warga yang melaporkan adanya kegiatan penambangan Galian C baik legal atau ilegal lewat tiktok ataupun medsos, karena mereka merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya, sehingga mereka melakukan penolakan," imbuhnya.

Menanggapi itu, Andi Andong menerangkan semestinya bagi penambangan yang sudah berijin diberikan kemudahan beroperasi. Mengingat kebutuhan bahan baku untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan kontribusi pemasukan pajak daerah dari yang mereka bayar.

Tentang potensi retribusi PAD Pemkab Jepara dari pengusaha tambang Galian C, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda menginformasikan bahwa nanti minggu depan dari pihak berwenang yang akan menjelaskan yaitu dari ESDM Provinsi Jateng, DLH, BPKAD, dan DPMPTS, nantinya kita mendampingi.

DPW Kawali Jateng kembali menambahkan bahwa hak azasi setiap warga negara dan negara menjamin warga negaranya untuk memperoleh kehidupan yang layak. "Pemkab Jepara harus memberdayakan mereka agar mereka bisa beraktivitas dan bekerja hingga ada pemasukan PAD Jepara. Namun Pemkab Jepara harus hadir dan solusinya memberdayakan mereka dengan legal dan mereka berkewajiban memenuhi kewajibannya atas reklamasi pasca tambang," tambahnya.

"Pentingnya pembangunan berkelanjutan dan material pembangunan harus diperoleh dengan legal. Pemkab Jepara punya kewajiban membina mereka sebagai pengusaha tambang yang secara resmi mengikuti perundangan-undangan sesuai yang diatur di UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah harus hadir melindungi mereka dan menjadi fasilitator sesuai UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014. UU ini mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemkab Jepara bisa mengatur namun bukan melarang. Mohon birokrasi dan regulator Pemkab Jepara membantu pengusaha Tambang Galian C agar bisa beraktivitas secara legal," ujarnya.

"Jangan sampai pelanggaran dan kelalaian kewajiban reklamasi menimbulkan kerawanan dan korban jiwa bagi anak kecil yang bermain di area bekas tambang," ucapnya.

Dikesempatan yang sama, Andi Andong menghadirkan Antonius Agung salah satu pemerhati tambang Galian C di Jepara yang menyoroti bahwa keuntungan besar justru diperoleh oleh perusahaan stone crusher atau pemecah batu di Jepara dibandingkan penambangnya. "Apakah selama ini mereka sudah taat perijinan dan aturan terkait pajak oleh pemilik stone crusher," tanyanya.

Antonius Agung memberikan keterangan bahwa ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh DPW Kawali Jateng. "Dengan banyaknya sektor pertambangan di wilayah Kecamatan Mayong, semestinya komoditas hasil pertambangan dilegalkan dan ditata pengelolaannya. Karena Pemkab punya hak untuk mengelola SDA yang ada, dengan regulasi yang jelas. Untuk peningkatan PAD dari komoditas tambang, permasalahan-permasalahan tahapan awal adalah pembenahan persoalan perijinan dan pembinaan. Dalam hal ini adalah wewenang ESDM Provinsi Jateng. Berdasarkan data yang kami kantongi ada 28 perusahaan yang sudah mengantongi ijin. Namun banyak juga yang sama sekali tidak berijin. Karena kalau dari 28 perusahaan tambang Galian C itu semuanya berijin tentunya memberikan keuntungan besar kepada Pemkab Jepara," paparnya.

"Dengan adanya Perda Jepara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Jepara untuk tidak memungut pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB," info Agung.

"Jadi perlu evaluasi bagi perusahaan yang beroperasi," imbuh Agung salahsatu aktivis senior di Jepara.

Andi Andong kepada DPMPTSP Jepara mempertanyakan tentang 28 perusahaan legal yang sudah mengantongi IUP, apakah sudah melaksanakan tanggung jawab reklamasi pasca tambang. "Jangan sampai setelah proses penambangan selesai mereka lari dari tanggung jawabnya meninggalkan kubangan-kubangan," tanyanya.

"Regulasi tentang Galian C yang tumpang tindih harus disempurnakan," harap Andi Andong.

Eriza Rudi Yulianto, Kepala DPMPTSP Jepara secara singkat menjawab terkait aktivitas Galian C kewenangannya ada di Provinsi Jateng.

"Kewenangan Pemkab Jepara hanya di izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk operasi produksi semuanya wewenang provinsi, tentang proses persyaratan dan perijinan tambang Galian C selama ini kita juga mengeluhkan karena koordinasi kurang intens dan kita tidak bisa mengakses perijinan di Jepara bagi perusahaan yang ijinnya dikeluarkan dari Provinsi Jateng. Kita sudah komunikasi tapi hasilnya belum bisa kita laporkan. Tentang reklamasi, ketika provinsi menerbitkan ijin, semestinya ada uang jaminan, tapi kalau tidak dilaksanakan kita yang rugi. Jadi nanti kita undang ESDM Provinsi Jateng bersama dan apakah uang jaminan itu sesuai dengan nilai kerusakannya, jadi kita hanya terima dampaknya saja," cetus Eriza.

Selanjutnya Karunatiti dari BPKAD Jepara menjelaskan tentang pajak dan retribusi dari sektor Galian C Kabupaten Jepara bahwa terkait pajak pendapatan Galian C yang berijin maupun yang tidak berijin masih bayar pajak. 'Yang sudah berijin kita sudah rutin rekonsiliasi pajak dengan ESDM Provinsi Jateng dan dari WP dari provinsi yang sudah sesuai data kami. Dan kami buat aplikasi pengawasan bersama apakah sudah sesuai volume yang dilaporkan oleh WP, ESDM Provinsi Jateng bisa mengakses. Kalau ada perpanjangan ijin perusahaan tambang, kami diundang oleh ESDM Provinsi Jateng dan ditanyakan apakah ada kurang bayar atau tidak. Untuk tambang Galian C yang tidak berijin, baik yang baru ijin eksplorasi ataupun belum operasional, tetap bayar pajaknya, namun yang belum berijin harus dihentikan dulu sampai ijin operasionalnya terbit'.

"Kemudian adanya Surat Edaran dari KPK RI Nomor : B/8911/KSP/00/2023 intinya bahwa seluruh tambang yang ilegal maupun legal, semua harus membayar pajak. Terkait pembangunan infrastruktur dalam perjanjian kontrak dalam pengambilan bahan baku berasal dari tidak resmi, sewaktu pencairan wajib menunjukkan bukti bayar ke kas daerah dan itu sudah berjalan. Target total pendapatan Kabupaten Jepara dari MBLB sebesar Rp. 2M. Namun di tahun 2025 ada Opsen Pajak MBLB di split sebesar 20% dari Opsen pajak 5% langsung split ke provinsi dan kemungkinan target Rp. 2M bisa tercapai," jelas Karunatiti.

Mendengar itu, Andi Andong menyeletuk target Rp. 2M itu kecil.

Sedangkan dari Satpol-PP Jepara mengungkapkan kalau tentang perijinan dan penanganannya memang semuanya berada di Provinsi Jateng.

Setiap perijinan ada jaminan reklamasi, dan setelah kegiatan penambangan selesai ada kegiatan reklamasi. Data perusahaan yang ada di kami ada 26. Dan menurut laporan dari petugas Satpol PP yang ada di Kecamatan Mayong, walaupun tanpa dokumen dan ijin resmi mereka sudah berani beroperasi dan ilegal.

Menurut Agung adanya surat edaran dari KPK bertabrakan dengan UU lainnya. Karena dipaksa ditarik pajak dengan memaksa, maka yang kita gencarkan adalah pertanggung jawaban reklamasinya. 

"Dan ini menjadi persoalan dan kontradiksi, ketika Pemkab Jepara menarik pajak ke penambang ilegal, tentunya itu bisa masuk ranah pungli," sahut perwakilan DPW Kawali Jateng. 

Mendengar itu, Karunatiti kembali menjelaskan," Kalau tambang Galian C ilegal selain mereka harus membayar pajak daerah, lahannya mereka harus ditutup atau mengurus ijin dan harus sesuai tata ruang. Dan kalau tidak sesuai peruntukannya harus ditutup permanen," jelasnya. 

"Pemerintah Jepara jangan dirugikan dua kali oleh penambang liar, sudah tidak membayar pajak dan lingkungan rusak. Dan, pembayaran pajak adalah untuk yang sudah berijin dan sesuai tata ruangnya," ucapnya.

Menurut DPW Kawali Jateng kembali menegaskan, kalau memang pajak sudah terbayarkan sementara mereka ilegal, itu pungli. Kalau mereka ditarik pajak dasar dan payung hukumnya apa? Mereka harus mengikuti aturan karena dampak lingkungannya sangat besar. 

"Yang belum berijin membayarnya kemana, kita cari pun datanya ndak ada. Yang membayar ke kas daerah adalah mereka yang sudah berijin termasuk kontraktor yang mengerjakan proyek dari APBD akan dikenakan pajak daerah. Ada yang kita temukan adalah yang ijin eksplorasi juga belum membayar," papar Karunatiti. 

DPW Kawali Jateng kembali menguraikan kalau pemborong atau kontraktor itu tahu bahwa bahan bakunya berasal dari tambang Galian C ilegal, kontraktor yang menerima dan menggunakan itu adalah penadah, artinya ini pelanggaran pidana. Ini harus dipisahkan dan Pemkab Jepara harus berhati-hati, kalau pemborong tahu memakai barang ilegal, selesaikan dulu ijinnya baru mereka bisa bayar pajaknya dan tentunya itu bisa disiasati," urainya. 

Lalu, Andi Andong pun berjanji akan mengundang ESDM Provinsi Jateng dalam raker.

Terkait pengawasan dan penindakan adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Mayong, Satpol-PP memberikan keterangan kalau bersama instansi terkait dan tim terpadu sudah melakukan penertiban bersama. Beberapa lokasi ilegal dan yang tidak sesuai tata ruang. sudah kita tutup dan segel bersama-sama masyarakat setempat. Karena kalau legal kondisi lingkungan ikut terjaga dan PAD bisa optimal. Dan pengawasan pasca penutupan juga dilakukan oleh masyarakat sekitar.

"Kontribusi kami dalam pembinaan dan pengawasan bagi yang ilegal bisa dibimbing untuk menjadi legal dan sesuai tata ruang sehingga aktivitasnya tidak ada gangguan sesuai tupoksi kami menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ucap Abdul Khalim.  

Sementara dari sisi tata ruang hanya terbatas dari KKPR nya. Bagi yang mengajukan terlihat oleh sistem dan akan diproses di dashboard selanjutnya mereka ke ESDM Provinsi Jateng sesuai kewenangannya.

Catatan Hasil Audiensi oleh Komisi D DPRD Jepara 

Di sesi akhir acara audiensi, Andi Andong memberikan beberapa catatan, dia meminta pengusaha Galian C yang legal dikejar tanggungjawabnya tentang pajak dan reklamasinya.

Untuk birokrasi harus mengecek betul apakah masuk di RTRW Jepara, apakah ada penambahan atau tidak dan kalau tidak masuk kawasan RTRW harus ditutup, dan yang masuk kawasan RTRW namun belum berijin, mohon kepada DPMPTSP Jepara untuk pro aktif membantu para penambang ilegal menjadi legal, mengingat informasi dari BPKAD pendapatan PAD dari sektor ini sangat kecil yaitu Rp. 2M dan itu tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan liar.

Untuk Petinggi dan Camat ketika ada penambangan legal warga masyarakat diberikan sosialisasi dan pengertian. Perusahaan perlu kita dukung supaya proses penambangannya aman untuk menjaga kondusifitas wilayah.

Meminta LSM Lingkungan Hidup menyisir dan mapping mana saja Galian C yang sudah masuk RTRW Jepara dan bisa meminta dan mengajak data ke dinas terkait. Sementara yang ilegal dibantu arahannya untuk mengurus ijin. Serta mendata perusahaan yang sekarang beroperasi sudah melakukan reklamasi atau belum. 

Lalu, Komisi D DPRD Jepara merekomendasikan kepada DLH agar jangan ada penambangan yang membuat kubangan baru.

Andi Andong menyarankan bahwa Bottom Ash limbah PLTU Jepara bisa digunakan untuk reklamasi tambang Galian C di Jepara.

Komisi D akan membantu dan memfasilitasi perusahaan Galian C yang legal dan perijinan yang ilegal menjadi legal sehingga bisa melakukan tanggung jawabnya untuk mereklamasi.

Terakhir Andi Andong berujar bahwa persoalan Galian C ini sangat komplek, kita upayakan akan koordinasikan dan komunikasikan Pemkab Jepara dengan ESDM Provinsi Jateng untuk melengkapi apa yang menjadi perijinan penambang Galian C di Jepara.