JEPARANEWS | JEPARA - Polemik terkait status pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Demaan kembali mencuat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah fasilitas publik ini dapat disewakan kepada pengusaha atau hanya bisa dikelola melalui kerja sama yang lebih kompleks. Isu ini menjadi perhatian serius DPRD Jepara, yang pada Senin (17/2/2025) akan menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait.

Undangan resmi bernomor 172.1/290 yang ditandatangani Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Komisi B DPRD Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jepara, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, serta perwakilan dari aparat keamanan, dan pengelola TPI.

Namun, sebelum rapat digelar, perdebatan telah muncul di lapangan. Sabtu pagi (15/2/2025), terjadi ketegangan di TPI Demaan. Seorang narasumber berinisial DJ menyebut bahwa TPI diduga telah dialihfungsikan atau disewakan kepada pihak swasta, menyebabkan nelayan kesulitan mendaratkan dan melelang ikan.

Perbup Jepara 48/2018: Antara "Dikerjasamakan" dan "Disewakan"

Salah satu poin utama dalam perdebatan ini adalah penafsiran Pasal 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2018. Regulasi ini menyatakan bahwa pengelolaan TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Namun, apakah kerja sama ini mencakup penyewaan, atau hanya terbatas pada bentuk kerja sama operasional?

Menurut DJ, ada perbedaan fundamental antara "dikerjasamakan" dan "disewakan":

Dikerjasamakan

Aset tetap dimiliki oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya melibatkan pihak lain.

Bisa berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO), Build Operate Transfer (BOT), atau kerja sama manajemen.

Pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap operasional TPI.

Disewakan

Aset diberikan kepada pihak lain dengan pembayaran sewa tetap.

Penyewa memiliki kendali penuh atas operasional selama masa sewa.

Pemerintah hanya memperoleh pendapatan dari biaya sewa tanpa terlibat dalam pengelolaan.

Jika benar TPI Demaan disewakan tanpa mekanisme kerja sama yang jelas, maka tindakan ini berpotensi melanggar regulasi yang lebih tinggi.

Disharmoni Hukum: Risiko Pembatalan Regulasi

Keabsahan kebijakan yang memungkinkan penyewaan TPI semakin dipertanyakan jika bertentangan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/PERMEN-KP/2017

TPI didefinisikan sebagai tempat jual beli ikan melalui pelelangan terbuka.

Tidak disebutkan bahwa TPI dapat dialihfungsikan atau disewakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 1 Tahun 2010

Pasal 1 ayat 6 menegaskan bahwa TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk pelelangan ikan.

Penyewaan kepada pihak swasta bisa dianggap bertentangan dengan esensi fungsi TPI

Perbup No. 48 Tahun 2018 

Pasal 1 ayat 7 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 1 ayat 7 hanya mendefinisikan TPI tanpa menyebutkan mekanisme kerja sama atau penyewaan, maka poin disharmoni dapat lebih difokuskan pada Pasal 3 ayat 2, yang memungkinkan kerja sama dengan pihak lain tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan apakah penyewaan termasuk di dalamnya.

Apa Dampaknya bagi Nelayan?

Jika TPI benar-benar disewakan kepada pengusaha, dampaknya bisa signifikan bagi nelayan tradisional:

Kesulitan Akses: Nelayan kecil bisa kehilangan hak prioritas untuk melelang ikan, karena fasilitas dikuasai oleh penyewa.

Kenaikan Biaya: Bisa terjadi biaya tambahan bagi nelayan jika harus menyewa tempat atau membayar jasa kepada pihak ketiga.

Pelemahan Sistem Pelelangan: Jika transaksi ikan bergeser ke sistem sewa, maka mekanisme lelang yang transparan bisa terganggu.

Kesimpulan: Perlunya Kepastian Hukum

Polemik di TPI Demaan bukan hanya tentang perbedaan penafsiran regulasi, tetapi juga menyangkut kepentingan nelayan dan keberlangsungan sistem pelelangan ikan. Jika memang pengelolaan harus melibatkan pihak lain, maka perlu ada kejelasan apakah bentuknya kerja sama operasional atau penyewaan penuh.

Rapat koordinasi yang digelar DPRD Jepara menjadi momen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan regulasi lebih tinggi serta tetap berpihak pada kepentingan nelayan. Apakah penyewaan TPI memang diperbolehkan? Ataukah ini bentuk pelanggaran administratif yang perlu ditindaklanjuti?

Keputusan yang diambil dalam pertemuan ini akan menjadi penentu masa depan TPI Demaan, serta memberikan preseden bagi pengelolaan TPI lain di Jepara.