Catatan kecil Bunga Desa "Simulasi Bupati Jepara Ngantor Desa: Ketika Negara Hadir untuk Mendengar, Mencatat, dan Bertindak"

Oleh : Djoko TP Pengamat kebijakan publik 

1. Pembuka Naratif

Bupati Datang, Desa Bicara, Negara Harus Bekerja

Di banyak desa di Jepara, kedatangan Bupati sering disambut harap-harap cemas. Warga datang membawa cerita yang sama dari tahun ke tahun: jalan rusak, sungai tercemar, pasar sepi, bantuan tak tepat sasaran, tanah bermasalah, pelayanan lambat. Mereka berbicara, Bupati mendengar. Namun pertanyaan sesungguhnya bukan pada kehadiran, melainkan apa yang terjadi setelahnya.

Program Bupati Jepara Ngantor Desa membuka ruang itu. Tapi tanpa desain yang tepat, ia berisiko berhenti sebagai panggung simbolik. Di sinilah pentingnya simulasi: sebuah uji publik atas bagaimana seharusnya negara bekerja di tingkat desa.

2. Mengapa Perlu Simulasi, Bukan Sekadar Kunjungan

Simulasi dalam konteks ini bukan sandiwara, melainkan model kerja pemerintahan. Desa bukan ruang seremoni, melainkan ruang audit kebijakan langsung. Apa yang selama ini tersendat di meja OPD, menumpuk dalam laporan, atau hilang di antara kewenangan, justru tampak nyata di lapangan.

Simulasi Ngantor Desa memposisikan Bupati bukan sekadar tamu, tetapi pemutus simpul kebuntuan birokrasi. Ia datang bukan untuk memberi janji, tetapi untuk memastikan setiap masalah desa dicatat resmi dan ditindaklanjuti secara struktural.

3. Desa Bukan Hanya Soal Lingkungan

Sering kali, masalah desa direduksi menjadi satu sektor: lingkungan hidup. Padahal, realitas desa jauh lebih kompleks. Dalam satu hari Ngantor Desa, persoalan yang muncul bisa berlapis-lapis:

- Belum adanya Perda Tata Naskah Pemdes

- Jalan dan drainase rusak

- Tanah dan aset tak jelas statusnya

- Pasar desa mati suri

- UMKM sulit berkembang

- Sekolah kekurangan fasilitas

- Layanan kesehatan jauh dari memuaskan 

- Bantuan sosial tak tepat sasaran, contohnya akurasi bagi penerima RTLH dan PKH perlu pembaruan dan update data

- Konflik sosial tak terselesaikan khususnya di tingkat desa

- Banyak bangunan milik Pemkab yang mangkrak dan tidak laik fungsi serta perlu perbaikan dan perawatan sehingga perlu melibatkan peran Pemdes dalam pengelolaannya untuk peningkatan PADes melalui kebijakan dan penyerahan tanggung jawab seperti contoh adalah pengelolaan Pasar Durian di Desa Ngabul 

- Program Desa Wisata belum maksimal dan terintegrasi dengan objek wisata milik Pemkab Jepara 

- Pemdes dibebani persoalan adanya tambang legal dan ilegal serta rentan berbenturan dengan pengusaha dan warga masyarakat terdampak karena persoalan perijinan dan tata kelola dampak perekonomian dan lingkungan hidup 

Simulasi ini menegaskan satu hal: masalah desa adalah masalah lintas sektor, dan karenanya penyelesaiannya tidak bisa diserahkan ke satu OPD saja.

4. Dari Keluhan ke Dokumen Negara

Titik balik simulasi ini terletak pada satu instrumen kunci: Berita Acara Ngantor Desa.

Apa yang diucapkan warga tidak boleh menguap bersama angin. Semua temuan harus: dicatat, diverifikasi, diklasifikasikan kewenangannya, dan ditandatangani langsung oleh Bupati.

Dengan tanda tangan itu, keluhan warga berubah status menjadi dokumen resmi negara. Bukan lagi sekadar aspirasi, tetapi dasar perintah kerja bagi OPD.

5. OPD Tidak Lagi Penonton

Dalam simulasi ini, OPD tidak boleh duduk sebagai penonton. Mereka hadir bukan untuk mendampingi, tetapi untuk menerima beban tanggung jawab langsung.

Setiap masalah desa harus diikuti dengan penunjukan OPD penanggung jawab, instruksi tertulis, target waktu, dan indikator penyelesaian.

Dengan mekanisme ini, Ngantor Desa menjadi ruang pembagian tugas terbuka, bukan panggung pidato.

6. Transparansi sebagai Nafas Program

Simulasi ini hanya bermakna jika hasilnya dibuka ke publik. Warga berhak tahu:

- Apa yang sudah dicatat

- Siapa yang bertanggung jawab

- Kapan diselesaikan dan direalisasikan 

Transparansi bukan sekadar etalase, tetapi alat kontrol sosial. Ketika publik ikut memantau, janji tidak mudah dilupakan, dan OPD tidak bisa bersembunyi di balik prosedur.

7. Ngantor Desa sebagai koreksi kebijakan dari bawah (Bottom Up)

Simulasi ini menjadikan desa bukan objek, tetapi subjek koreksi kebijakan. Dari desa, pemerintah daerah bisa membaca:

- Kebijakan yang tak jalan

- Regulasi yang tumpang tindih

- Program yang tak sesuai kebutuhan nyata

Hasilnya RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) atau "rencana aksi" dan  RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) "cetak biru" visi-misi Kades dan arah kebijakan pembangunan desa bisa mengalami perubahan dan pergeseran bagi pelaksanaan program dan kegiatan spesifik untuk satu tahun anggaran berdasarkan APBDes dengan adanya penyampaian usulan, masukan dan aspirasi warga masyarakat pada saat Bupati Jepara hadir di acara Bunga Desa yang saat ini memasuki Tahap 2.

Sementara hasil Bunga Desa Tahap 1 belum sepenuhnya terealisasi dengan adanya penurunan anggaran bagi hasil dari pemerintah pusat termasuk penurunan DD atau Dana Desa yang saat ini memberatkan Pemdes se Kabupaten Jepara dalam merealisasikan program kerja dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, Ngantor Desa bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi bisa diimplementasikan untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan mewujudkan program Jepara Mulus yang menjadi cita-cita bersama.

8. Penutup Reflektif

Negara hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk bekerja

Simulasi Bupati Jepara Ngantor Desa mengingatkan kita pada satu prinsip sederhana: kehadiran tanpa tindak lanjut adalah ilusi. Desa tidak membutuhkan banyak janji, tetapi keputusan, dokumen, dan kerja nyata.

Jika simulasi ini dijalankan konsisten, Ngantor Desa bisa menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang kuat. Namun jika tidak, ia hanya akan dikenang sebagai program yang datang, berbicara, lalu pergi meninggalkan desa dengan masalah yang sama.

Semoga bermanfaat

(disclaimer)

Penulis adalah Dewan Pembina Yayasan LSM Jepara dan aktif sebagai pengamat kebijakan publik dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Jepara.