Public Hearing Ranperda RTRW Tahun 2022 - 2042 Kabupaten Jepara Dipimpin Agus Sutisna 

JEPARANEWS | JEPARA - DR. H. Agus Sutisna Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Jepara memimpin langsung rapat Public Hearing untuk menindaklanjuti tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara 2022 – 2042, salah satu tahapan yang bisa dilakukan adalah Public Hearing atau mendengarkan pendapat umum.

Kegiatan rapat Public Hearing dilangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Senin, 6 Juni 2022 yang lalu, Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara,  dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif, dengan mengundang dari berbagai elemen masyarakat dan menampung berbagai masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, Tahun 2022–2042, yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara.

Pansus IV sendiri diketuai oleh DR. Agus Sutisna (Fraksi PPP) ketua Komisi A yang juga saat ini sebagai Ketua Pimpinan Nasional Angkatan Muda Kabah (AMK) serta, M. Latifun, Padmono Wisnugroho, Sunarto dan Sutrisno, serta Wakil Ketua DPRD Pratikno. 

Di ruang Fraksi PPP, Ketua Pansus IV DPRD Jepara DR. H. Agus Sutisna, didampingi H. Sunarto S.Sos, pada Selasa (7/6) menyampaikan, bahwa public hearing menjadi salah satu unsur yang bisa dilakukan walau tidak diwajibkan. Karena ini  menyangkut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara yang akan berlaku selama 20 tahun.

Hal ini menjadi krusial untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi, Lembaga, Pelaku Usaha, Investor, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, ORMAS, LSM, Aktivis pemerhati lingkungan hidup, pelaku UMKM,  buruh, dll, yang mempunyai  kepentingan agar hak-hak nya bisa terakomodir secara proporsional melalui Perda tersebut.

“Pembahasan Ranperda ini sangat objektif, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan harapan kami dengan dilakukannya Public Hearing ini, kami akan mendapatkan masukan dan rekomendasi dari forum yang kami buka untuk umum, walau tidak semua masukan dapat kami tindaklanjuti,” papar Agus Sutisna. 

Mengenai Kajian Lingkungan  Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi rujukan dalam penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Jepara yang tengah dibahas ini, yaitu menggunakan KLHS yang sudah divalidasi pada tahun 2018, walaupun saat ini sedang divalidasi kembali, dikarenakan ada regulasi – regulasi baru sehingga KLHS tersebut perlu dilakukan penyesuaian, namun hal ini tidak akan menghambat proses pembahasan.

"Karena validasi KLHS serta pembahasan ranperda RTRW tersebut bisa dilakukan secara simultan dan beriringan dengan validasi yang baru dan tidak akan melemahkan substansinya," pungkasnya.