Kepedulian Agus Sutisna Fraksi PPP Terhadap Sektor Pertanian

JEPARANEWS |  JEPARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara akan memastikan laju investasi di daerah tidak semakin mengimpit lahan pertanian. Legislatif menginginkan swasembada produksi pertanian terus dicapai, untuk mengiringi pencapaian ketahanan pangan.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog interaktif Tamansari Menyapa yang berlangsung di Radio R Lisa Jepara, Sabtu siang (11/12/2021). Dialog interaktif khusus dengan DPRD Kabupaten Jepara tersebut, menghadirkan 4 narasumber, terdiri dari Wakil Ketua DPRD Junarso, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) M. Ibnu Hajar, Anggota Komisi A Agus Sutisna, dan Anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto.

“Kita bangga dengan laju penanaman modal dan serapan tenaga kerja beberapa tahun terakhir di Jepara, tapi jangan sampai upaya mengejar penanaman modal itu melupakan ketahanan pangan,” kata Wakil Ketua DPRD Junarso.

Junarso menyebut, untuk mencapai ketahanan pangan, minimal pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan bahan-bahan pangan, keterjangkauan harga, hingga stabilitas pasokannya. Jika itu sudah dipastikan, maka dukungan terhadap investasi selalu diberikan.

“Nah, untuk memastikan ini, maka perda review rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus segera ditetapkan. Ini akan jadi patokan perda rencana detail tata ruang agar ada kepastian luas lahan pertanian yang masih ada berapa. Lalu itu kita pertahankan,” kata Junarso.

Infrastruktur pertanian juga harus ditingkatkan. Junarso menyebut, dari 20 persen saluran irigasi yang saat ini kondisinya baik, harus segera ditingkatkan minimal menjadi 50 persen. Selanjutnya diperhatikan kualitas pasokan airnya.

Ketua Bapemperda Muhammad Ibnu Hajar menyebut, dari 16 ranperda yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2022, DPRD berkomitmen ranperda RTRW ditetapkan paling awal.

“Perda RTRW harus kita sepakati paling awal agar laju investasi ini bisa berjalan seiring dengan ketahanan pangan,” kata Ibnu Hajar.

Hal tersebut dibenarkan anggota Komisi A Agus Sutisna, perda RTRW yang baru dibutuhkan untuk memastikan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apalagi banyaknya investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA – PMDN) dilaporkan telah berdampak pada keberadaan saluran irigasi yang terganggu.

“Karena investasi memang tinggi. Dari total investasi di Jateng tahun 2019 sebesar Rp222 triliun, Jepara ada di peringkat pertama dengan total Rp46,67 triliun. Dan sampai tahun 2021, telah menyerap 30.313 angkatan kerja baru. Ini juga ancaman lain ke sektor pertanian. Minat warga bertani semakin rendah,” tandas Agus.

Sedangkan anggota Komisi B Dendie Khisma Widiyanto menambahkan, prioritas RTRW sebagai perda yang paling awal disetujui tahun 2022, menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi agar tidak ada alih fungsi lahan pertanian untuk sektor non pertanian.