Oleh : Djoko TP Waketum Inaker

Kenaikan upah minimum merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan kelangsungan bisnis perusahaan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 6,5% dibandingkan UMK tahun 2024. Kebijakan ini memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Artikel ini akan membahas legalitas, implementasi, dan dampak kebijakan tersebut, baik dari perspektif ekonomi makro maupun mikro.
Kenaikan UMK memiliki implikasi luas, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Pasal 5 Permenaker No. 16 Tahun 2024 menetapkan pedoman kenaikan sebesar 6,5%, dengan mempertimbangkan tiga variabel utama:

1. Pertumbuhan Ekonomi :  Mengukur tingkat pertumbuhan PDB daerah sebagai indikator kapasitas ekonomi suatu wilayah.

2. Inflasi : Merefleksikan kenaikan biaya hidup sebagai dasar penyesuaian daya beli pekerja.

3. Indeks Tertentu : Variabel baru yang memperhitungkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan prinsip proporsionalitas.

Namun, muncul pertanyaan penting: 

Apakah setiap daerah dapat menaikkan atau bahkan menurunkan persentase kenaikan upah di luar batas 6,5% yang ditetapkan?

Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan kerangka hukum, prinsip ekonomi, dan kepentingan para pihak terkait.

Pembahasan

1. Legalitas dan Batasan Penetapan UMK oleh Daerah
Penetapan Kenaikan Upah Minimum (6,5%)
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), kenaikan UMK tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5% dari UMK 2024.
- Kebijakan ini bersifat mandatory dan berlaku untuk seluruh daerah.
- Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan atau mengurangi persentase kenaikan tersebut karena telah diatur secara eksplisit.

Penyesuaian di atas 6,5%
Kendati demikian, Pasal 5 tidak melarang daerah untuk menetapkan kenaikan lebih tinggi dari 6,5%, asalkan mempertimbangkan:

- Pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan.
- Kemampuan perusahaan untuk mematuhi kenaikan lebih tinggi tanpa mengurangi tenaga kerja.

2. Faktor Pertimbangan (Pasal 5 Ayat 3 dan 4)

Pertumbuhan Ekonomi

- Indikator pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan kemampuan wilayah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung dapat menaikkan UMK lebih tinggi dari batas minimal 6,5%.

Inflasi

Inflasi menjadi faktor utama dalam penyesuaian UMK, khususnya untuk menjaga daya beli pekerja.

- Daerah dengan tingkat inflasi rendah tetap wajib menaikkan UMK sebesar 6,5%, tetapi diimbangi dengan kemampuan perusahaan.

Indeks Tertentu

- Indeks ini mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi daerah.

Penilaian variabel ini perlu disesuaikan dengan sektor industri dominan di wilayah tersebut (misalnya, manufaktur, pertanian, atau jasa).

3. Apakah Daerah Boleh Menurunkan Kenaikan?

Berdasarkan peraturan:

- Penurunan kenaikan UMK di bawah 6,5% tidak diperbolehkan. Hal ini melanggar prinsip peraturan sebagai standar minimum yang bersifat nasional.

- Pasal 5 ayat (2) secara tegas menetapkan bahwa kenaikan UMK tidak boleh kurang dari 6,5%. Penurunan UMK hanya mungkin terjadi dalam kondisi khusus yang diatur peraturan lebih tinggi, seperti keputusan Presiden atau Mahkamah Agung.

4. Pemerintah kabupaten (pemkab) ingin menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas 6,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024, diperlukan alasan yang kuat dan berbasis pada kondisi ekonomi dan sosial lokal

Berikut adalah beberapa alasan yang dapat mendukung kebijakan tersebut:

a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Signifikan

Alasan: Jika data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah melebihi rata-rata nasional atau provinsi, maka ada justifikasi bahwa wilayah tersebut mampu memberikan kenaikan UMK lebih tinggi.

- Peningkatan ekonomi lokal, seperti peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), menunjukkan adanya kapasitas finansial yang lebih besar di sektor usaha untuk mendukung kenaikan upah.

- Data statistik ini menjadi indikator utama bahwa pengusaha di daerah memiliki potensi lebih untuk memenuhi kebutuhan buruh.

b. Tingkat Inflasi Daerah yang Tinggi

Alasan: Jika tingkat inflasi lokal jauh di atas rata-rata nasional, maka kenaikan 6,5% mungkin tidak cukup untuk menjaga daya beli pekerja.

Penjelasan:

- Inflasi tinggi meningkatkan biaya kebutuhan pokok, yang secara langsung mengurangi daya beli pekerja.

- Untuk menjaga kesejahteraan buruh dan mencegah stagnasi ekonomi akibat lemahnya daya beli, UMK perlu dinaikkan lebih tinggi.

c. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang Meningkat

Alasan: KHL adalah dasar utama perhitungan upah minimum. Jika survei menunjukkan bahwa komponen KHL seperti perumahan, pangan, dan transportasi meningkat signifikan, maka kenaikan UMK lebih dari 6,5% diperlukan.

Penjelasan:

- UMK harus mencerminkan kondisi realitas kebutuhan hidup pekerja di daerah tersebut.

- Penyesuaian di atas 6,5% memastikan buruh dapat tetap hidup layak dan produktif.

d. Dominasi Sektor Industri yang Stabil atau Berkembang

Alasan: Jika daerah memiliki sektor industri yang stabil atau bahkan mengalami perkembangan pesat, maka ada potensi menaikkan UMK di atas standar minimum.

Penjelasan:

- Contohnya, daerah yang didominasi oleh industri manufaktur, pariwisata, atau tambang dengan keuntungan tinggi dapat membayar lebih kepada pekerja.

- Hal ini juga dapat menjadi daya tarik untuk mempertahankan tenaga kerja berkualitas dan mencegah migrasi pekerja ke daerah lain.

e. Tekanan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Alasan: Ketimpangan sosial, tuntutan dari serikat pekerja, atau protes publik dapat menjadi alasan untuk menaikkan UMK lebih tinggi.

Penjelasan:

- Kesejahteraan buruh menjadi perhatian utama, terutama di daerah dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang besar.

- Pemkab perlu merespons aspirasi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan politik.

f. Mendukung Daya Saing Tenaga Kerja Lokal

Alasan: Kenaikan UMK di atas 6,5% dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di daerah yang berbatasan dengan wilayah dengan upah lebih tinggi.

Penjelasan:

- Daerah dengan UMK lebih tinggi dapat menarik tenaga kerja berkualitas yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi.

- Ini juga mencegah "eksodus tenaga kerja" ke daerah lain dengan upah yang lebih tinggi.

g. Kebijakan Insentif bagi Pengusaha

Alasan: Jika pemkab mampu memberikan insentif, seperti subsidi pajak atau kemudahan izin usaha, kenaikan UMK lebih dari 6,5% dapat diimbangi.

Penjelasan:

- Insentif ini membantu pengusaha untuk tetap memenuhi kewajiban upah yang lebih tinggi tanpa menambah beban operasional secara signifikan.

- Dengan demikian, kenaikan UMK tidak akan menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan usaha.

h. Penurunan Pengangguran dan Produktivitas Tenaga Kerja

Alasan: Jika data menunjukkan penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka kenaikan UMK yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan.

Penjelasan:

- Kenaikan UMK dapat menjadi penghargaan atas kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- Ini juga mendorong pekerja untuk tetap produktif dan setia pada perusahaan di daerah tersebut.

6. Implikasi Kebijakan

Bagi Pekerja

- Kenaikan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui daya beli yang lebih tinggi.
- Namun, ketidaksesuaian dengan inflasi lokal dapat mengurangi efektivitas kebijakan.

Bagi Pengusaha

- Pengusaha menghadapi risiko peningkatan biaya operasional, terutama di sektor padat karya.
- Bagi UMKM, kenaikan 6,5% dapat menjadi beban jika tidak diimbangi insentif dari pemerintah.

Bagi Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah wajib memastikan kenaikan UMK sesuai dengan ketentuan dan memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah pelanggaran.

Penutup

Alasan menaikkan UMK di atas 6,5% harus didasarkan pada data empiris yang kuat dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemkab perlu melakukan konsultasi dengan Dewan Pengupahan Daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja untuk memastikan bahwa kenaikan UMK tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan hidup layak, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah

Kebijakan kenaikan UMK sebesar 6,5% yang diatur dalam Pasal 5 Permenaker No. 16 Tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keberlangsungan usaha. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan dan dukungan dari pemerintah daerah, perusahaan, serta pekerja. Daerah tidak diperkenankan menurunkan nilai kenaikan UMK, tetapi memiliki ruang untuk memberikan penyesuaian lebih tinggi sesuai kondisi ekonomi lokal.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan upah minimum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Semoga Bermanfaat