Urgensi Perbup Jepara Tentang Pengaturan Penyesuaian Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Kartini untuk Meningkatkan Kinerja dan Optimalisasi Pelayanan

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD). Di Kabupaten Jepara, RSUD R.A. Kartini sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengelola pelayanan kesehatan, berperan penting dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD R.A. Kartini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan tarif pelayanan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional RSUD R.A. Kartini, pengaturan tarif pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Pengaturan tarif ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah, tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini dapat diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif untuk berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk BLUD seperti RSUD R.A. Kartini.

Penetapan tarif melalui Perbup memberikan fleksibilitas bagi kepala daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi operasional RSUD, sehingga pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana tarif pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini dapat diatur dalam kerangka Perbup, serta implikasi pengaturannya terhadap pelayanan kesehatan dan keuangan daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengaturan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kartini melalui Peraturan Bupati. Hal ini menjadi relevan dalam konteks Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan retribusi untuk berbagai jenis pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tujuan utama ini adalah untuk:

• Menguraikan mekanisme pengaturan tarif pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini, dengan fokus pada prosedur penetapannya yang dilakukan melalui Peraturan Bupati.

• Menganalisis fleksibilitas yang diberikan kepada BLUD, khususnya RSUD R.A. Kartini, dalam menetapkan tarif layanan kesehatan, serta bagaimana hal ini dapat mendukung keberlanjutan operasional rumah sakit dan peningkatan kualitas pelayanan.

• Menjabarkan relevansi Perda No. 1 Tahun 2024 dalam kerangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan memberikan dasar hukum yang jelas untuk penetapan tarif, serta kewenangan kepala daerah dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan.

• Memberikan gambaran praktis tentang bagaimana kebijakan tarif dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, menjaga keberlanjutan pelayanan, serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan keuangan daerah.

Landasan Hukum 

• Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022: Mengatur bahwa semua ketentuan terkait pajak dan retribusi daerah harus dimuat dalam satu perda. Namun, perda tersebut biasanya hanya menetapkan kerangka umum atau jenis retribusi, sedangkan rincian seperti tarif dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah.

• Pasal 1 Ayat 61 Perda No. 1 Tahun 2024: RSUD sebagai BLUD memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, termasuk pengaturan tarif layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan daerah.

Kewenangan Penetapan Tarif oleh Kepala Daerah

Dalam konteks BLUD, penetapan tarif pelayanan kesehatan, termasuk yang berlaku di RSUD R.A. Kartini, merupakan salah satu bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan. Tarif layanan dapat diatur lebih rinci dalam Perbup untuk memastikan:

• Keadilan: Tarif yang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat.

• Efisiensi dan transparansi: Pengaturan tarif yang jelas dan akuntabel.

• Kesesuaian dengan standar layanan: Menjamin bahwa tarif mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Fleksibilitas BLUD dalam Penetapan Tarif

Sebagai BLUD, RSUD R.A. Kartini tidak terikat sepenuhnya pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang kaku. BLUD diberi ruang untuk:

• Menetapkan tarif layanan yang beragam berdasarkan jenis pelayanan (misalnya, rawat jalan, rawat inap, operasi, atau administrasi).

• Mengakomodasi kebutuhan masyarakat, seperti subsidi untuk golongan masyarakat tertentu (misalnya, pasien BPJS).

• Menyesuaikan tarif sesuai dengan kebijakan daerah, yang dituangkan melalui Perbup.

Prosedur Penetapan Tarif melalui Perbup

Proses pengaturan tarif pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini melalui Perbup biasanya melibatkan:

• Evaluasi kebutuhan dan biaya layanan: RSUD mengusulkan tarif berdasarkan biaya operasional dan kebutuhan pelayanan.

• Koordinasi dengan OPD terkait: DKK atau BPKAD memberikan masukan.

• Pengesahan oleh Kepala Daerah: Bupati menetapkan tarif melalui Perbup, dengan tetap merujuk pada Perda dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Kesimpulan

Tarif pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini dapat diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Penetapan tarif melalui Perbup memberikan fleksibilitas dan akuntabilitas, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.

• Peraturan Daerah Jepara No. 1 Tahun 2024 tentang Perpajakan dan Retribusi. Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara, 2024.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara, 2005.

• Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.

• Prastowo, Edi. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2020.

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jakarta: BPKP, 2019.

• Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2017.

• Sukarya, D. dan Subagyo, S. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajawali, 2018.

Penulis: Djoko TP