LSM dan Surat Kuasa: Legalitas, Batasan serta Implikasi Hukum

Oleh Djoko TP Ketum Inaker

Latar Belakang

LSM memiliki peran strategis dalam mewakili masyarakat, baik melalui pendampingan hukum maupun advokasi non-litigasi. Dengan semakin kompleksnya isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, banyak LSM yang mendapatkan mandat melalui surat kuasa untuk bertindak atas nama masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa penerimaan surat kuasa tersebut harus sejalan dengan tujuan organisasi yang tercantum dalam AD/ART dan tunduk pada regulasi yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Berikut adalah beberapa aspek penting:

1. Dalam Konteks Hukum

Pendampingan Hukum: LSM dapat mendampingi masyarakat dalam kasus hukum, terutama dalam advokasi hak asasi manusia, lingkungan, atau isu sosial lainnya. Namun, dalam ranah litigasi (persidangan), hanya advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan.

Surat Kuasa Non-Litigasi: LSM dapat menerima surat kuasa untuk mewakili masyarakat dalam negosiasi, mediasi, atau advokasi di luar pengadilan, seperti menyampaikan laporan ke instansi pemerintah atau membantu mengurus administrasi tertentu.

2. Dalam Konteks Non-Hukum

Advokasi dan Mediasi: LSM dapat menerima kuasa untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan petisi, audiensi dengan pemerintah, atau menyampaikan tuntutan kepada perusahaan atau pihak lain.

Pengelolaan Dana atau Program Bantuan: Dalam beberapa kasus, LSM dapat diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola dana bantuan, program sosial, atau proyek pembangunan berbasis komunitas.

3. Batasan dan Legalitas

Bukan Pengacara, Tidak Bisa Beracara di Pengadilan: Jika LSM bukan lembaga bantuan hukum resmi dan tidak memiliki advokat, maka mereka tidak bisa beracara di pengadilan.

Peraturan Organisasi: LSM harus memastikan bahwa wewenang yang diberikan dalam surat kuasa sesuai dengan AD/ART mereka dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Konflik Kepentingan: LSM harus berhati-hati dalam menerima kuasa untuk menghindari konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan.

Legalitas LSM untuk Menerima Surat Kuasa

Agar dapat menerima surat kuasa dan bertindak atas nama masyarakat, LSM harus memiliki legalitas yang sah. Beberapa langkah legalitasnya.

Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

LSM harus berbadan hukum sebagai yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham.

Setelah pengesahan, LSM bisa mulai beroperasi dan menerima surat kuasa, asalkan sesuai dengan tujuan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD/ART).

Terdaftar di Instansi Terkait (Opsional, Sesuai Bidang LSM)

Memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dari Bakesbangpol setempat

Jika bergerak di bidang bantuan hukum, LSM harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar bisa memberikan bantuan hukum secara resmi.

Jika bergerak di bidang lingkungan, sosial, atau advokasi lainnya, pendaftaran di instansi terkait (misalnya Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Sosial) dapat memperkuat kredibilitasnya.

Implikasi Hukum bagi LSM

LSM yang beroperasi di luar tujuan dan AD/ART dapat menghadapi sanksi administratif, perdata, atau pidana tergantung pada bentuk pelanggarannya.

Pendaftaran di instansi terkait Dinas lingkungan hidup dan dinas sosial dapat meningkatkan kredibilitas, akses terhadap sumber daya, serta perlindungan hukum bagi LSM. 

LSM yang tidak memiliki legalitas dapat dianggap ilegal dan berisiko ditutup oleh pemerintah jika melanggar hukum.

Kesimpulan

1. Pengalaman LSM menjadi faktor penting untuk menentukan apakah mereka layak menerima surat kuasa. LSM yang sudah berpengalaman dalam advokasi dan literasi.

2. Legalitas dan rekam jejak LSM harus dipertimbangkan agar perwakilan yang diberikan melalui surat kuasa memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum dan instansi terkait.

3. LSM yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, atau advokasi lainnya, pendaftaran di instansi terkait (misalnya Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Sosial) dapat memperkuat kredibilitasnya.

Penutup

Dalam menjalankan peran sebagai wakil masyarakat, LSM harus senantiasa menjaga integritas legalitas dan rekam jejaknya. Kepatuhan terhadap batasan hukum dan ketentuan AD/ART tidak hanya melindungi LSM dari potensi sanksi administratif, perdata, atau pidana, tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya di mata publik dan instansi terkait. Dengan demikian, LSM yang telah terdaftar secara resmi dan beroperasi sesuai dengan peraturan dapat lebih efektif dalam mengemban mandat surat kuasa demi kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

2. Konsil LSM Indonesia. (2013). Penjabaran Kode Etik Konsil LSM Indonesia. 

3. Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.