JEPARANEWS | JEPARA - Ketua DPC GRIB Jaya Jepara, Agus Adodi didampingi oleh Ketua DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kabupaten Jepara, Serka (Purn) Khambali, SH., Mulyono, S.IP. Ketua Ormas BSM Desa Sengonbugel, dan Ketua GMBI Jepara, Andri memimpin pertemuan ormas Jepara.

Acara pertemuan oleh beberapa Ormas Jepara diadakan di HJNF Corner Kelurahan Jobokuto, Kabupaten Jepara, Sabtu (1/2/2025) pukul 12.00 WIB - selesai dan dihadiri oleh perwakilan anggota MPC Pemuda Pancasila Jepara, DPD PEKAT IB, DPC GRIB Jaya, GMBI, Barisan Satria Muda atau BSM Desa Sengonbugel, dan Ormas DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kabupaten Jepara.

Perwakilan MPC Pemuda Pancasila Jepara dalam sambutannya berharap agar ormas di Jepara selalu bersinergi dan bekerjasama. Pertemuan ini juga menyikapi tentang kenaikan UMSK Jepara Tahun 2025 yang berdampak kepada pengusaha di Jepara termasuk usaha kecil yang berada di area pabrik.

Forum ini juga berharap agar Pj Gubernur Jateng untuk segera mengesahkan dan menandatangani SK berdasarkan usulan rekomendasi dari Pj Bupati Jepara tentang perubahan kenaikan UMSK Jepara Tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa," Sebelum adanya pabrik-pabrik di Jepara, warga masyarakat Jepara yang ingin bekerja seperti di pabrik sepatu, mereka harus ke luar daerah seperti Tangerang dan meninggalkan keluarganya di rumah," jelasnya.

Ia menambahkan pertumbuhan industri yang ada di wilayah selatan Jepara memang berdampak kemacetan.

"Namun di satu sisi perekonomian warga sekitar juga berkembang seperti usaha kost-kost an dan lainnya. Perubahan dinamika sosial pasti terjadi dan itu wajar saja. Dan, jangan sampai, akibat pemaksaan kenaikan upah oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SP/SB) melalui aksi demonstrasi dengan menutup jalan dan menghalangi para pekerja akan berdampak terhadap perekonomian warga Jepara, karena bisa saja mereka bisa melakukan efisiensi dan relokasi pabrik ke kabupaten lain," tambahnya.

"Apalagi akibat kenaikan upah paska pemberlakuan UMSK. Di bulan kedua, ada informasi pengusaha akan melakukan efesiensi dengan tidak melakukan perekrutan karyawan baru dan mungkin akan melakukan relokasi usaha ke tempat lain," katanya.

Sementara Ketua DPC GRIB Jaya Jepara, Agus Adodi menandaskan bahwa GRIB Jaya Jepara tidak menghalang-halangi kenaikan upah. "Namun nanti akan ada efek domino ketika karyawan di PHK dan dirumahkan, dampaknya karyawan akan habis dan investor akan keluar dari Jepara. Karena setiap tahun pengusaha dipaksa menaikkan upah dan tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian warga masyarakat Jepara," tandasnya.

"Saya kuatir investor akan hengkang, karena pengusaha juga punya hak untuk pindah atau hengkang. Apalagi banyak dari mereka yang menyewa pabrik, dengan masa sewa 3-4 tahun. Tentu bisa mereka melakukan pengurangan karyawan dan mengurangi produksi di Jepara karena dampak kenaikan upah. Kondisi investasi di Jepara yang kondusif ini harus kita jaga. Jangan sampai saudara-saudara kita menjadi korban, dan jangan harap akan ada investor masuk lagi ke Jepara. Kondisi carut marut dan kocar kacir bisa berakibat perusahaan gulung tikar seperti di Tangerang kalau mereka memaksakan kehendaknya untuk kenaikan upah. Apakah Serikat Pekerja berani bertanggungjawab kalau investor hengkah dari Jepara?, Buat masyarakat Jepara yang penting ada lahan dan ladang pekerjaan," katanya.

Menurutnya, Pengurus SP/SB 90% bukan pribumi Jepara, mereka mencari kerja di Jepara namun mau mengacaukan Jepara dengan memaksakan kehendak kenaikan UMSK.

"Kalau pabrik pindah mereka akan ikut pindah, namun bagaimana dengan karyawan yang asli Jepara, kan tidak mungkin mereka akan pindah dan melamar kerja keluar Jepara seperti ke Rembang, Sragen atau Batang. Kita tidak menghalangi kenaikan upah namun kita harus mempertahankan ekonomi yang sudah berjalan selama ini di Jepara," cetus Dodi.

"Kalau mereka menuntut kenaikan upah, kita harus meminta tanggungjawab mereka. Kita harus bergerak agar Serikat Pekerja tidak semena-mena dan seenaknya. Masyarakat Jepara jangan mau dibodohi dan diam saja," imbuh Dodi Ketua DPC GRIB Jaya Jepara.

Senada dengan itu, anggota DPD PEKAT IB Jepara mengungkapkan bahwa dalam orasinya beberapa perwakilan SP/SB mengancam akan melumpuhkan perekonomian Jepara.

"Bahkan dengan arogan berorasi akan menuntut Pj Bupati Jepara dan Pejabat Pemkab Jepara untuk turun, hal ini sangat kita sayangkan," ungkapnya.

Dikesempatan yang sama salah satu anggota DPD PEKAT IB Jepara berpesan agar kita sebagai ormas Jepara harus bersinergi setiap ada persoalan di lapangan.

"Memang Jepara ini bukan milik mereka saja, apa yang disampaikan oleh teman-teman ormas di Jepara persepsi kita semuanya sama," tuturnya.

Sedangkan Ketua DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kabupaten Jepara, Serka (Purn) Khambali, SH., secara singkat menyampaikan pesan bahwa visi dan misi ormas MAI adalah mengawal program pemerintah pusat dan daerah, perekonomian kerakyatan.

"Apa yang terbaik buat warga masyarakat khususnya masyarakat Jepara, pasti kita akan mendukung," pesannya.

Sementara, Mulyono, S.IP., Ketua Ormas BSM Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong sudah berinisiatif memasang banner di lokasi pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Mayong.

"Tujuan kami jelas bahwa ormas BSM mendukung investasi dan menolak aksi unjuk rasa yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum," pungkasnya.