JEPARANEWS | JEPARA - Ormas BSM Desa Sengonbugel Mengecam Aksi Unjuk Rasa yang Merugikan Kepentingan Umum.

Ormas BSM atau Barisan Satria Muda, Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, Jum'at (31/1/2025) sepakat mengecam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh atau SP/SB yang mengganggu pekerja lainnya yang mau masuk kerja dan menutup akses masuknya para buruh dan pekerja yang akan bekerja serta mengganggu aktivitas warga masyarakat di sekitar jalan yang dilalui pengendara di depan pabrik pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.

Kepengurusan Ormas BSM terdiri dari Ketua, Mulyono, S.IP., Wakil Ketua, Wahono, Sekretaris, Ican, Wakil Sekretaris, Catur Wahono, dan Bendahara, Reza.

Pengurus dan anggota Ormas BSM mengeluarkan pernyataan lengkap dan resmi terkait sikap Ormas BSM Jepara terhadap aksi unjuk rasa oleh SP/SB tentang tuntutan pemberlakuan SK Gubernur Jateng tentang UMSK Jepara Tahun 2025.

Ormas BSM bersama warga masyarakat siap mengawal dan menjaga kondusivitas keamanan dan kelancaran bagi para investor yang berada di wilayah kami, khususnya di Kecamatan Mayong.

Ormas BSM tidak melarang saudara-saudara dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk melaksanakan aksi demonstrasi tetapi jangan halangi saudara kami yang lainnya untuk masuk kerja mencari nafkah dan bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Jepara.

Syukuri pekerjaan yang saudara-saudara dapatkan dan tekuni saat ini, karena masih banyak saudara kita semua dari berbagai wilayah se Kabupaten Jepara khususnya yang ada di Ring 1 perusahaan belum mendapatkan pekerjaan seperti saudara-saudara saat ini nikmati dan rasakan.

Untuk itu Ormas BSM sepakat melakukan pemasangan banner dibeberapa titik seperti di pabrik PT. Formosa Bag Indonesia, PT. Donglong Textile Indonesia, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory (SAMI JF), PT. DCP Travelling Products, PT. Parkland World Indonesia, PT. Jinlin Luggage Indonesia, dan PT-MAS-Gudang-P1.

Pemasangan banner di area pabrik manufaktur dan padat karya PMA ini bertujuan memberikan edukasi atau pendidikan kepada warga masyarakat secara umum, investor, dan para buruh.

Harapan Ormas BSM tentang kondisi yang terjadi di lokasi pabrik dan dampak demonstrasi oleh SP/SB ini untuk mewujudkan kondusifitas lingkungan, kesejahteraan yang meningkat, dan terjalin harmonisasi perekonomian dan sosial di kawasan perusahaan.

Warga masyarakat di wilayah pabrik di Jepara sangat mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan kawasan yang kondusif dan terjaganya investor serta mencegah dampak luar biasa yaitu PHK massal.

Kalau aksi unjuk rasa selalu dilakukan oleh SP/SB di Jepara akan muncul dampak resiko dan ancaman terhadap larinya atau hengkangnya investor ke Kabupaten lain yang akan mengakibatkan PHK massal besar-besaran. Dampak nyata lainnya akan menimpa pelaku usaha UMKM seperti warung dan rumah makan sepi, kost-kost an terbengkalai dan sepi.

Mulyono, S.IP., Ketua Ormas BSM Jepara menegaskan akan dampak dan resiko nyata yang menimpa saudara-saudara kita yaitu ancaman PHK massal dan rusaknya sendi-sendi perekonomian akibat aksi unjuk rasa masif yang senantiasa dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang hanya mementingkan Ego Sektoral bukan sektor usaha kecil lainnya yang terdampak langsung.

Ormas BSM Menjelaskan Pemicu dari Pernyataan Sikap Tentang Aksi Unjuk Rasa oleh SP/SB

Mulyono, S.IP., menginformasikan bahwa pada hari Selasa (28/1/2025) lalu berlangsung aksi demonstrasi oleh Serikat Pekerja di PT. Formosa Bag Indonesia (PT. FBI) dengan memblokir akses jalan utama PT. FBI dan PT. Jinlin Luggage Indonesia sehingga warga yang mau menuju kantin kedua pabrik tersebut tertutup dan karyawan otomatis tidak bisa masuk. Aksi unjuk rasa dimulai pukul 05.00 WIB - selesai dengan berorasi menggunakan alat speaker toa dan berisik serta mengganggu warga masyarakat yang beraktivitas di pagi hari.

Dan aksi demonstrasi di pabrik SAMI JF mereka juga beraksi dengan memblokir jalan masuk pabrik, sehingga karyawan tidak bisa masuk kerja.

Penutup 

Ormas BSM meminta agar aksi unjuk rasa berjalan dengan baik tanpa merugikan kepentingan masyarakat umum dan sesuai peraturan yang berlaku sekalipun dalam rangka menyuarakan aspirasi, haknya dan kepentingan organisasi SP/SB.