JEPARANEWS | JEPARA - Supriyadi, SE., Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jepara didampingi oleh Dewan Pembina, Dr. Djoko Tjahyo Purnomo bersama beberapa nelayan tradisional dari KNTI, Rabu (14/5/2025) di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Jepara menghadiri acara audiensi atau dengar pendapat tentang penerapan dan pemberlakuan sistem tiket elektronik (e-ticketing) di Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Jepara.

Dalam audiensi ini dihadiri oleh Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G., Ketua Komisi A DPRD Jepara bidang Pemerintahan dan Hukum dari Fraksi PPP, Padmono Wisnugroho, Sekretaris Komisi A dari Fraksi Nasdem, dan Nur Osel Kahisha Putri, S.S., Sekretaris Komisi B bidang Perekonomian dari Fraksi PDIP, Nur Sahid dari Dishub Jepara, Hartatik, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Suherman A dan Darmadi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara serta Eko Sugiarta dari PT. Duta Pemuda Nusantara pimpinan perusahaan pengelola parkir Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Jepara. 

Sekedar mengingatkan pembaca, sebelum audiensi dengan DPRD Jepara, rombongan DPD KNTI Jepara pada Kamis siang (8/5/2025) di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara melakukan audiensi antara Kelompok Nelayan terkait penerapan Barrier Gate (Portal Otomatis) di Pelabuhan Penyeberangan Jepara yang dihadiri perwakilan dari Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara, 3. Kepala Dinas Perikanan Kab. Jepara, 4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara, 5. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jepara, 6. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara, dan 7. Direktur Utama PT. Duta Pemuda Nusantara.

Dalam sambutannya Supriyadi, SE., Ketua DPD KNTI Jepara menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada DPRD Jepara yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan dan membacakan maklumat DPD KNTI yang berisikan komitmen nelayan tradisional yang akan menjaga keamanan dan kebersihan saat beraktivitas di Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Jepara.

"Kami meminta nelayan Jepara yang ber KTA KNTI diprioritaskan oleh pengelola parkir saat masuk ke dermaga untuk melakukan berbagai aktivitas di area dermaga," kata Mas Prie sapaan akrab Supriyadi, SE.

Sementara Dr. Djoko Tjahyo Purnomo ( Djoko TP) Dewan Pembina KNTI menghimbau secara legal formal baik audiensi pertama dengan Asisten 2 Sekda Jepara dan audiensi kedua dengan DPRD Jepara dan OPD terkait bersama dengan DPD KNTI Jepara.

"Semua akan kita buatkan Berita Acara hasil audiensi, sehingga baik legislatif dan eksekutif Jepara ketika ada persoalan tentang pelayanan publik di Jepara keduanya bisa duduk bersama dan membahas persoalan dan jalan keluar atau win win solution seperti tentang E-ticketing di Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Jepara. Jangan sampai setiap ada persoalan terjadi pembiaran oleh stakeholder terkait, sehingga kasusnya berkembang, seperti peristiwa sengketa tanah di SDN 10 Karanggondang. Pemerintah daerah harus hadir ditengah-tengah persoalan warga masyarakat apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pelayanan dasar seperti pendidikan," pesan Dr. Djoko.

"Berita Acara dan nota kesepakatan oleh DPD KNTI dan perusahaan pengelola serta di ketahui oleh stakeholder terkait, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada 2 alat bukti secara legal formal tentang pentingnya penyelesaian persoalan kepentingan publik seperti nelayan yang menjadi anggota DPD KNTI Jepara," tandas Dr. Djoko.

Sedangkan Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G., Pimpinan Rapat Audiensi dalam sambutannya menyampaikan bahwa audiensi ini dalam rangka mencari solusi terbaik buat semua pihak.

"Berdasarkan kesepakatan bersama, DPRD Jepara akan melakukan monitoring. Harapan kami pelayanan dan PAD meningkat, dalam hal efesiensi pengadaan barang, Pemkab Jepara tidak perlu mengeluarkan anggaran pembangunan fasilitas pelayanan karena sudah di pihak ketigakan yaitu oleh perusahaan pengelola parkir," cetus Mas Haidar.

"Kita mencari solusi bersama tanpa merugikan salahsatu pihak dan permohonan dari KNTI sudah dikabulkan oleh pengelola parkir dermaga," imbuhnya.

Mas Haidar juga mengapresiasi peran Dr. Djoko yang sangat peduli terhadap persoalan nelayan sehingga mediasi antara nelayan tradisional dan perusahaan pengelola parkir di Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Jepara bisa menemukan solusi dan saling bisa memahami dan pengertian bersama.

Nur Sahid dari Dishub Jepara berujar dengan adanya maklumat KNTI Jepara yang dibuat dengan hati nurani yang paling dalam. "Saya mengapresiasi pengelola parkir yang sudah memberikan kebijakan baik kepada nelayan," ujarnya.

Sedangkan Darmadi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara memberikan keterangan bahwa dengan adanya maklumat oleh DPD KNTI Jepara kami sangat mengapresiasi. Karena secara langsung akan mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas di dermaga. "Karena hal ini akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran dan kami bersinergi dengan pengelola Dishub. Dishub yang bertanggungjawab di wilayah darat serta area pelabuhan dan kami di laut. Kalau di darat sudah tertib insyaallah di laut akan sama. Sehingga nantinya tidak ada jaring nelayan yang tersangkut di propeller kapal yang akan mengganggu operasi dan berdampak terhadap dermaga yang menjadi pintu masuk wisatawan domestik dan asing yang akan berkunjung dan berwisata di Karimunjawa," infonya.

Hartatik dari Dinas Perikanan Jepara secara singkat mengapresiasi DPD KNTI Jepara.

Selanjutnya, Eko Sugiarta dari PT. Duta Pemuda Nusantara dikesempatan yang sama mengutarakan bahwa," Sebagai pengelola kami memberikan pelayanan, keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan di wilayah pelabuhan," tegasnya.

Eko menambahkan kami sudah memfasilitasi keinginan teman-teman nelayan terkait permohonan masuk retribusi gratis. "Alhamdulillah keinginan itu sudah kami tampung dan mediasi. Kami sebagai pengelola menyetujui memberikan gratis tiket masuk, dengan catatan. Terimakasih kepada teman-teman nelayan yang sudah membuat maklumat semoga bisa dipatuhi dan dijalankan sesuai prosedur dan kaidah-kaidah yang tertera. Mohon nelayan yang masuk menunjukkan kartu identitas, sehingga tidak ada oknum-oknum yang mengaku nelayan. Mohon himbauan dan maklumat ini bisa disosialisasikan bahwa setiap keluar masuk bisa menunjukkan indentitas kalau tidak membawa ya mohon maaf harus membayar tiket masuk sesuai dengan bunyi point 5 menunjukkan ID Card yang tertera di Maklumat," tambah Eko. 

Padmono Wisnugroho yang sekaligus adalah Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jepara mengatakan bahwa hasil audiensi ini tidak ada masalah. "Kami mengapresiasi KNTI dan pengelola parkir dermaga bisa menghasilkan nota kesepakatan dan berita acara yang nanti bisa dipublishkan. Sehingga nantinya berlaku dan bisa mengakomodir juga untuk organisasi-organisasi lain dan nelayan lainnya di Jepara, sehingga pihak diluar KNTI yang berminat, untuk membuat komitmen agar bersama-sama menjaga keberlangsungan kehidupan nelayan dan usaha yang ada di dermaga," katanya.

Di tempat yang sama Nur Osel Kahisha Putri, S.S., mengutarakan kalau dalam audiensi ini sudah menemukan solusi dan kesepakatan bersama serta kesepakatan para pihak.

Perwakilan KNTI sebagai salahsatu Ketua RW di Kelurahan Bulu menambahkan kalau terkait keamanan," Semoga pihak pengelola parkir meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait seperti kehilangan barang," pesannya.

Senada dengan itu Mas Haidar sangat setuju agar pihak pengelola waspada dan berhati-hati menjaga keamanan kendaraan termasuk barang-barang pengunjung dermaga.

Diakhir acara Mas Prie kembali mengingatkan agar ada komunikasi lanjutan kepada nelayan untuk memahami terkait hasil kesepakatan bersama.