JEPARANEWS | JEPARA - Sabtu, (10/5/2025) Desa Parang adalah salah satu desa di wilayah Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Letaknya yang jauh dari pusat kota membuat desa ini sering kali terpinggirkan dalam pembangunan. Namun, kunjungan langsung Bupati Jepara, Witiarso Utomo, bersama Wakil Bupati M. Ibnu Hajar beserta OPD terkait ke Desa Parang bukan hanya simbolik. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan bertindak.

1. Masalah yang Dihadapi Warga

Warga Desa Parang menghadapi berbagai persoalan serius dalam kehidupan sehari-hari. Akses kesehatan sangat minim. Di desa ini belum ada Puskesmas Pembantu karena status lahan masih belum jelas. Ketika ada warga yang sakit parah atau butuh penanganan cepat, tidak ada kapal ambulans yang siap digunakan.

Untuk akses transportasi, kapal cepat tidak bisa bersandar karena belum ada dermaga yang layak. Warga hanya bisa mengandalkan kapal kayu kecil yang tak selalu bisa beroperasi, apalagi saat ombak tinggi.

Penerangan jalan sangat kurang. Hanya ada beberapa titik lampu jalan, itu pun tidak merata. Listrik yang tersedia pun terbatas dan tidak mampu mendukung usaha-usaha kecil warga. Air bersih juga masih menjadi masalah karena tidak semua wilayah terjangkau sumur atau sistem air yang layak.

Dari sisi pendidikan, anak-anak Desa Parang harus keluar pulau jika ingin melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK. Hal ini menjadi beban tambahan bagi keluarga mereka, baik secara ekonomi maupun emosional.

Di bidang ekonomi, potensi warga di sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan garam belum berkembang maksimal. Banyak usaha kecil kesulitan berkembang karena kurangnya alat produksi dan pelatihan.

Satu hal penting lagi: banyak warga belum memiliki sertifikat tanah. Sekitar 700 bidang tanah di desa ini belum terdata secara hukum. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan bantuan atau pinjaman usaha.

2. Langkah dan Solusi dari Pemerintah

Dalam kunjungannya, Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga menawarkan sejumlah solusi nyata:

• Kesehatan: Pemerintah siap membangun Puskesmas Pembantu jika desa menyediakan lahan seluas 500 meter persegi. Selain itu, sedang direncanakan pengadaan kapal ambulans laut agar warga bisa mendapat pertolongan cepat.

• Transportasi: Akan dibangun jalan beton menuju pelabuhan tahun 2024. Dermaga timur yang baru juga direncanakan pada 2026. Pemerintah kabupaten akan menghibahkan kapal senilai Rp200 juta untuk membantu aktivitas warga.

• Listrik dan Air: Pemerintah akan menambah titik lampu jalan dan memperbaiki ketersediaan air bersih dengan membuat sumur bor tambahan.

• Ekonomi Rakyat: Warga akan mendapatkan alat pengolahan garam, bibit palawija, dan bantuan ternak. Namun semua ini mensyaratkan adanya kelompok tani dan ternak yang dibentuk warga sendiri.

• Legalitas Tanah: Pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional akan melanjutkan program PTSL untuk menyelesaikan sertifikasi 700 bidang tanah warga.

• Pendidikan: Pemerintah daerah akan memperjuangkan adanya sekolah tingkat SMA atau SMK khusus di Karimunjawa agar anak-anak Desa Parang bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar pulau.

• Pariwisata dan UMKM: Warga didorong membentuk koperasi dan BUMDes untuk mengelola potensi wisata dan usaha desa secara bersama. Pemerintah akan mendukung pelatihan dan pemasaran, termasuk di sektor wisata dan kuliner.

3. Harapan dan Ajakannya

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan peduli. Namun, semua rencana ini hanya akan berhasil jika ada kerja sama dari masyarakat. Warga perlu aktif menyelesaikan urusan tanah, membentuk kelompok tani atau koperasi, dan menjaga aset desa bersama.

Desa Parang memiliki masa depan yang cerah jika semua elemen baik pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan bersatu dalam semangat gotong royong. Ini bukan mimpi. Ini bisa jadi kenyataan jika semua bekerja bersama, satu langkah.