Sekda Jepara: Pengurus Baru Yayasan Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Tidak Sah

JEPARANEWS | JEPARA - Terkait adanya kepengurusan baru di Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sultan Hadirin Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, Jum'at (11/11/2022) Pukul 08.22 WIB - selesai di ruang kerjanya memberikan keterangan kepada awak media mengenai tidak sahnya kepengurusan baru YARSI Sultan Hadlirin Jepara dengan Ketua MUI Jepara DR. KH. Mashudi, M. Ag sebagai Ketua Pembina yang di dampingi oleh 2 orang anggota yaitu Dian Kristiandi, S.Sos. dan K.H. Ahmad Marzuqi, S.E. periode 2022 - 2027.

Edy Sujatmiko yang didampingi oleh  Pelaksana tugas (Plt) Asisten I Sekda Jepara Akhmad Junaidi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara Arif Darmawan mengatakan bahwa, awalnya RSI Sultan Hadlirin Jepara didirikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama / ulama dan pengusaha kayu jati.

"Kemudian operasionalnya bersandar ke Bupati, Dewan Pembina adalah Bupati Jepara sejak dulu dan ada sejarahnya," tegas Edy.

"Istilahnya ex officio," sahut Arif Darmawan.

"Namun tidak boleh tertuang dalam Akte Notaris dan Ketua Pembina itu pasti Bupati, Wakilnya Wakil Bupati dan anggotanya Ketua MUI Jepara," terangnya.

"Dan, saya (Sekda) sebagai Ketua Umum YARSI, selalu begitu (sejak Sekwilda Jepara) dan dari dulu serta disaksikan oleh pendiri dan posisi saya ini tentatif dan tradisinya begitu," ucapnya.

RSI Sultan Hadlirin adalah milik umum, dan pendiriannya atas dukungan dari PPHI (Persatuan Persaudaraan Haji Indonesia), HPKJ (Himpunan Pengusaha Kayu Jati) pada saat itu, semua ada berkasnya.

Saat ini ada pengurus baru yang mengakui Mashudi sebagai Ketua Pembina, anggotanya Dian Kristiandi dan Ahmad Marzuqi.

"Namun Ahmad Marzuqi menolak dan tidak ikut rapat, pada saat itu Ahmad Marzuqi sebagai Ketua Pembina, namun di kudeta," cetus Edy.

Edy Sujatmiko melanjutkan bahwa, tidak ada pemberitahuan dan undangan kepada Ahmad Marzuqi. Tahu-tahu muncul akte pengurus baru yayasan dan Mashudi langsung jadi ketua, kemudian menunjuk Nur Yaman sebagai Ketua YARSI.

"Apakah orang-orang itu (Mashudi, Dian Kristiandi dan Nur Yahman) pernah berjasa kepada RSI Sultan Hadlirin?," tanya Edy.

"RSI Sultan Hadlirin bukan milik pribadi, namun milik masyarakat Jepara."

"Kenapa sekarang, padahal dulu-dulu tidak ada, tidak terjadi, ini ada apa?," ujar Edy dengan nada heran.

"Kalau mau membangun rumah sakit kenapa tidak membangun sendiri, kalau mau membantu bantu saja dengan pikiran dan uang," himbaunya.

"Kepengurusan baru YARSI Sultan Hadlirin ini tidak sah dan perbuatan mereka, jauh dari adat istiadat dan etika moral."

Saat ini, pengurus baru YARSI atau Yayasan Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara mengalami penolakan oleh seluruh karyawan dan petugas RSI Sultan Hadlirin Jepara.

Saat ditanyakan tentang pemblokiran rekening bank milik RSI Sultan Hadlirin, Edy Sujatmiko dan Arif Darmawan sepakat, hal itu akan mengganggu pelayanan kepada  warga masyarakat Kabupaten Jepara.

Keduanya berharap agar pelayanan di RSI Sultan Hadlirin Jepara jangan terganggu.

"Hari Rabu (16/11/2022) minggu depan kita berharap ada mediasi di Pengadilan Negeri Jepara atas permasalahan kepengurusan YARSI Sultan Hadlirin Jepara," pungkas Edy.

Sementara H. Nur Yahman saat di hubungi oleh awak media melalui sambungan telepon di nomor +62 877-7736-8XXX belum memberikan keterangan secara jelas dan meminta waktu untuk bertemu.