Mas Wiwit Dorong Perlindungan Pekerja Industri Mebel Setara dengan Pekerja Pabrik Manufaktur

JEPARA | JEPARANEWS– Bupati Jepara Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja industri mebel agar memiliki hak yang setara dengan pekerja di sektor manufaktur. Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan Kartu Mebel Jepara (KMJ) kepada peserta pelatihan di Galery Wood Carving Jepara, Pantai Kartini, Senin (22/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Mas Wiwit didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo, serta Ketua DPD HIMKI Jepara, Hidayat Hendra Sasmita. Acara juga dihadiri sejumlah kepala OPD, staf ahli bupati, unsur perguruan tinggi, pelaku industri mebel dan ukir, serta berbagai komunitas dan paguyuban perajin Jepara.

Kegiatan yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 itu mengusung tema Pelatihan Inovasi Produk dengan Ornamen Ukiran Galery Wood Carving Jepara dan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kayu bagi IKM Mebel Jepara di Casateka Ujungbatu.

Kepala Disperindag Jepara, Anjar Jambore Widodo, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat industri mebel sebagai sektor unggulan daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat daya saing pelaku usaha mebel dan kerajinan Jepara agar semakin kompetitif,” ujarnya.

Sementara itu, Mas Wiwit menjelaskan bahwa Kartu Mebel Jepara merupakan program strategis yang memberikan berbagai manfaat bagi pekerja industri mebel dan ukir. Hingga Juni 2026, sebanyak 850 pekerja telah menerima kartu tersebut dari target 1.500 penerima yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Menurutnya, salah satu fungsi utama KMJ adalah memberikan akses perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor mebel.

“Selama ini masih banyak pekerja industri mebel, khususnya di sektor IKM, yang belum mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan secara optimal. Kondisi ini harus dibenahi agar ada kesetaraan antara pekerja mebel dengan pekerja di pabrik-pabrik manufaktur,” tegasnya.

Mas Wiwit mengakui bahwa industri mebel saat ini menghadapi tantangan dalam mendapatkan tenaga kerja. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya fasilitas perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja.

“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan memberikan subsidi melalui Kartu Mebel Jepara agar sektor mebel semakin menarik bagi tenaga kerja,” tambahnya.

Selain perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, KMJ juga memberikan akses pendidikan. Pemegang kartu dapat memanfaatkan program kuliah gratis di UNISNU Jepara. Ke depan, pemerintah daerah juga akan mengupayakan agar KMJ dapat menjadi salah satu akses pendukung dalam program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT).

“Secara umum ada tiga manfaat utama Kartu Mebel Jepara, yaitu ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Wiwit juga mengingatkan para pelaku usaha mebel dan kerajinan Jepara untuk menjaga nilai jual produk ukir agar tidak terjadi persaingan harga yang merugikan sesama pelaku usaha.

“Produk ukiran Jepara memiliki nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Karena itu, jangan sampai terjadi persaingan harga yang saling menjatuhkan,” pesannya.

Selain itu, muncul wacana penataan kawasan Galery Wood Carving Jepara oleh DPUPR Jepara agar lebih representatif sebagai pusat promosi dan pemasaran produk kerajinan lokal. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di jalur wisata menuju Karimunjawa.

Mas Wiwit optimistis peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan melalui dukungan program Inpres Jalan Daerah, akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Karimunjawa dan Jepara.

“Ketika kunjungan wisata meningkat, maka peluang belanja produk kerajinan Jepara juga akan semakin besar. Karena itu, kualitas produk, pelayanan, dan harga harus dijaga bersama,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pariwisata akan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Jepara pada tahun 2027. Ia menilai kemajuan pariwisata akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau pariwisata maju, insyaallah jualan apa saja akan laku. Pemerintah akan terus memfasilitasi pembangunan ekosistem usaha, namun masyarakat dan pelaku usaha juga harus terus berinovasi agar mampu memberikan manfaat dan kepuasan bagi pengunjung maupun pembeli,” pungkasnya.