Oleh Muhammad Mustavit

Bakal Calon Bupati H. Witiarso Utomo dan Bakal Calon Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar menjelang penetapan sebagai pasangan calon mendapatkan protes dari Bawaslu Jepara akibat pertemuan dengan PPNI ( Persatuan Perawat Nasional Indonesia), terlepas dari apakah ada muatan politis yang pasti ini adalah niatan luhur dalam rangka belanja persoalan tentang issue kesehatan di Jepara.

Dari sisi keputusan, Bawaslu Jepara sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu kepala daerah yang merdeka untuk menyelenggarakan pengawasan guna menegakkan hukum pemilu dan keadilan harus kita artikan sebagai kemajuan dalam berdemokrasi di Jepara karena dalam logika ideal siapa saja boleh menjadi bagian solusi dari persoalan yang akan di hadapi Jepara ke depan tanpa harus dibatasi persyaratan aturan perundang-undangan yang begitu rumit dan memberatkan sehingga ke depan Jepara bisa lebih MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius).

Apapun itu, inilah konsekwensi dari praktik demokrasi liberal yang tak kunjung memberikan keuntungan buat Jepara yang kita cintai, bahkan selalu mengarah pada kebangkrutan politik, di samping itu juga kerap sekali membawa Jepara ke arah krisis ekonomi yang berdampak pada keadilan, kemakmuran yang tak kunjung dinikmati mayoritas rakyat Jepara. Ini terjadi karena ekonomi politik Jepara tidak berjalan dengan baik alias belum mampu menciptakan kapital Jepara dalam usaha memajukan tenaga produktif yang berakibat Jepara dikendalikan para oligarki yang jumlahnya beberapa orang saja. Padahal dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua tegas menyebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan tentang jalan yang harus ditempuh untuk demokrasi Indonesia saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra: “…demokrasi kita, harus demokrasi, berani, bahwa kita bersaing boleh dan pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain.”

Inilah hakikat kedaulatan Jepara. Persatuan ditempa untuk menghadapi pihak luar yang dipandang merugikan dan cara menyelesaikan perbedaan di dalam Jepara dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem demokrasi Jepara kita, yakni, Demokrasi Pancasila yang identik dengan musyawarah mufakat. Inilah jalan satu-satunya cara mempertahankan demokrasi di Jepara.

Penentuan dan pelaksanaan sistem demokrasi sangat menentukan kedaulatan Jepara selalu terjaga. Jepara yang terjaga kedaulatan nya itu ditandai dengan adanya pemerintahan yang stabil, kuat dan berwibawa. Hal ini tidaklah bisa direalisasikan oleh Kepala daerah yang akan datang selama tidak kembali menempuh jalan filsafat nasional kita yakni memenangkan Pancasila yang sedang dikalahkan oleh filsafat liberalisme.

(Menangkan) Pancasila sebagai basis utama mempertahankan kedaulatan Jepara kita adalah usaha merealisasikan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan tujuan pemerintahan negara Indonesia yang utama itu: harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penulis adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai PRIMA Jepara.