Perpres No. 104 Tahun 2021 Adalah Kado Pahit Akhir Tahun 2021 Buat Para Kades Dari Pemerintah

JEPARANEWA | JEPARA - Di beberapa tempat berlangsung aksi penolakan terhadap Perpres No. 104 Tahun 2021 oleh para kades dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Parade Nusantara dan beberapa asosiasi kepala desa dan perangkat desa.

Dan juga, aparatur desa atau anggota - Asosiasi Pengurus Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang melakukan aksi damai di Lapangan Paseban, Bantul, Yogyakarta, Rabu (15/12). Aksi damai aparat desa se-Bantul ini meminta presiden untuk merevisi Perpres No. 104 Tahun 2021.

Hal ini juga berlangsung di beberapa tempat, seperti di Sleman, Trenggalek, Situbondo, Sumedang, Tasikmalaya, dan Mempawah Kalbar, termasuk APDESI Jabar Banten juga melakukan hal serupa tepatnya pada Kamis 16 Desember 2021.

Mereka mendatangi istana negara dengan satu tujuan menuntut Presiden Jokowi mencabut Perpres No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang disahkan oleh Presiden Jokowi tanggal 29 November 2021.

Jumat, 17/12/2021, H. Noorkhan, SH dari Parade Nusantara Kabupaten Jepara, secara tegas meminta Presiden Jokowi dalam hal ini Pemerintah Pusat agar merevisi atau mencabut Perpres No. 104 Tahun 2021.

“Perpres yang dikeluarkan Pemerintah, jelas merupakan bentuk tidak peka dan tidak memahami karakteristik desa sebagai pemerintahan paling rendah atau kecil di Indonesia,” kata Noorkhan.

“Hierarki atau urutan tingkatan atau jenjang tentang pemerintahan. Kita mengetahui mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa,” ujarnya.

“Desa adalah sebuah tempat dari semua sejarah leluhur bangsa dan negara Indonesia, semestinya Desa diberikan wewenang khusus dan seluas-luasnya dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa,” ucapnya.

H. Noorkhan, SH sebagai mantan petinggi atau kades Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, mengungkapkan keberatannya kalau DD dana desa, paling sedikit 40% untuk BLT atau Bantuan Langsung Tunai, terus dimana fungsi Kementerian Sosial dalam hal ini, apa Pemerintahan Desa hanya dijadikan OPERATOR SOSIAL dalam penyaluran bantuan sosial.

“Pada akhirnya Desa tidak ada bedanya seperti lembaga sosial, hanya berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai, yang selama ini menjadi tugas Kementerian Sosial atau Dinsospermades Kabupaten Jepara,” pungkas Noorkhan.

Namun H. Noorkhan, SH juga mengkritisi dan menyayangkan bahwa, ketika 2 (dua) orang kepala desa yaitu: Triono, ST dan Suyanto selaku pemohon I dan II dari Parade Nusantara Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, melakukan Judicial Review atau hak uji materi ke MK tentang Pengujian materiil Pasal 28 ayat (8) [sic!] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tepatnya di bulan Juni 2020, ada sebuah asosiasi perangkat desa dan kepala desa yang tidak mendukung, bahkan justru melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan mengatakan Parade Nusantara hanya dituduh menyebarkan isu politik “Darurat Desa, Dana Desa Dihapus”.

“Saya tegaskan bahwa Perpres No. 104 Tahun 2021, adalah dampak dari tidak adanya dukungan dari perangkat desa dan kepala desa untuk mendukung Judicial Review ke MK oleh Parade Nusantara,” tegas Noorkhan.

Sungguh ironis desa yang secara mandiri dan pernah diperjuangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun justru akhir tahun 2021, ini akan dikebiri dan diamputasi oleh Pemerintah Pusat sendiri, dengan membatasi penggunaan dan penyaluran anggaran oleh Pemerintah Desa.

Berikut beberapa isi dan  bunyi pasal yang mengebiri dan mengamputasi wewenang pemdes dalam pengelolaan DD atau Dana Desa termaktub di Pasal 3 dan 5 dengan penjelasannya yaitu: Pasal 3 Rincian anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian: a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sementara, pada Pasal 5 (1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian: a. anggaran Transfer ke Daerah; dan b. Dana Desa per kabupaten/kota. (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk: a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan d. Program sektor prioritas lainnya.