JEPARANEWS | JEPARA - Investasi di Kabupaten Jepara terus menunjukkan geliat positif dengan hadirnya berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan hotel milik PT. Levels Hotels Indonesia (LHI). Proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, sorotan publik muncul terkait proses perizinan hotel tersebut. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber internal dinas teknis, sejumlah dokumen perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan, dan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diketahui diajukan saat konstruksi telah berjalan.

Kondisi ini memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi perizinan di daerah. “Kami sangat mendukung investasi. Tapi ke depan, semuanya perlu berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Wartini, warga Batealit.

Mendorong Tata Kelola yang Adil dan Transparan

Pengamat kebijakan publik dari UGM, Dr. Andi Santosa, menyampaikan bahwa persoalan semacam ini harus menjadi momentum perbaikan. “Pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara mendukung investasi dan menegakkan aturan. Keadilan dalam pelayanan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Senada, ekonom pembangunan daerah, Dra. Rini Handayani, M.Ec.Dev, mengingatkan pentingnya arah pembangunan yang merata. “Investasi harus memberi manfaat ganda, tidak hanya untuk korporasi, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat lokal,” katanya.

Langkah Korektif

Sebagai bentuk tanggung jawab, beberapa pihak mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan proyek-proyek strategis di Jepara. Hal ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan agar proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, mengedepankan transparansi, kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, keterlibatan legislatif dan partisipasi publik sangat penting agar setiap investasi benar-benar membawa manfaat luas tanpa menimbulkan ketimpangan.

Jepara Menuju Investasi Berbasis Kolaborasi

Sejumlah daerah telah mulai menerapkan pendekatan baru dalam pembangunan, yakni investasi berbasis kolaborasi. Konsep ini tidak hanya menekankan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mendorong keterlibatan komunitas lokal, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat sekitar.

Jepara dapat menjadi pelopor model ini di Jawa Tengah. Proyek-proyek besar seperti hotel PT. LHI bisa diarahkan untuk menjadi contoh nyata investasi yang sustainable, inklusif, dan patuh hukum bukan sebaliknya.

Langkah-langkah konkrit yang dapat diambil, antara lain:

- Mewajibkan corporate social responsibility (CSR) yang terukur dan tepat sasaran, terutama pada wilayah sekitar proyek.

- Mendorong investor untuk menyerap tenaga kerja lokal dan bermitra dengan pelaku UMKM, agar terjadi distribusi manfaat yang luas.

- Melibatkan akademisi dan profesional independen dalam proses penilaian dampak sosial lingkungan, bukan hanya berdasarkan laporan internal.

- Membentuk satuan tugas pemantauan proyek strategis daerah yang terdiri dari unsur pemda, DPRD, masyarakat, dan media.

Masyarakat sebagai Subjek, Bukan Objek Pembangunan

Narasi pembangunan tidak boleh hanya dimonopoli oleh elite politik atau pelaku ekonomi besar. Warga Jepara berhak mengetahui, mengawasi, dan terlibat dalam setiap pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Ini bukan bentuk resistensi terhadap investasi, melainkan bentuk partisipasi aktif warga negara yang peduli pada masa depan daerahnya.

Sudah saatnya Jepara menunjukkan bahwa investasi dan penegakan aturan tidak harus bertentangan. Justru, keduanya bisa berjalan beriringan, saling menguatkan.

Membangun Masa Depan Jepara dengan Prinsip Berkeadilan

Jepara dikenal sebagai tanah kelahiran Kartini, simbol perjuangan keadilan dan kesetaraan. Semangat inilah yang seharusnya menjadi roh dalam mengelola setiap proyek pembangunan dan investasi.

Jika nilai-nilai itu dihidupkan dalam praktik pemerintahan dan investasi hari ini, maka Jepara akan tumbuh sebagai daerah yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

Karena yang dibutuhkan Jepara hari ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang bermartabat.

Penutup: Investasi Inklusif untuk Jepara Mulus

Kabupaten Jepara memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat investasi unggulan. Namun, pertumbuhan tersebut akan berkelanjutan bila diiringi dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Menata ulang tata kelola pembangunan bukan berarti menghambat investasi, melainkan justru memperkuat fondasinya agar Jepara menjadi daerah yang bersahabat bagi semua, dari pengusaha besar hingga pelaku UMKM kecil.

Sumber : Djoko Tjahyo P pengamat kebijakan Publik