MPJ atau Masyarakat Peduli Jepara Tegaskan "Jepara Bukan Milik Buruh Saja"

Oleh Tri Hutomo 

Masyarakat Peduli Jepara atau MPJ 

Kembali ada aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Jepara, Kamis (30/1/2025) yang diikuti oleh beberapa Serikat Pekerja dan Serikat Buruh atau SP/SB yang menolak SK Gubernur Jateng tentang UMSK Jepara Tahun 2025 direvisi oleh Pj Bupati Jepara melalui dewan pengupahan Kabupaten Jepara.

Ditengah aksi unjuk rasa oleh 5-6 Serikat Pekerja dan Serikat Buruh atau (SP/SB), Pemerintah Kabupaten Jepara akhirnya memutuskan usulan rekomendasi perubahan melalui surat rekomendasi nomor 560/0244 tanggal (30/1/2025) kepada Pj Gubernur Jateng tentang Rekomendasi Usulan Perubahan UMSK Jepara Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko. 

Terbitnya surat rekomendasi ini berdasarkan berita acara kesepakatan dewan pengupahan Kabupaten Jepara paska sidang pleno, Kamis (30/1/2025) di Ruang Rapat Sosrokartono dan disepakati adanya perubahan UMSK Jepara yaitu: Sektor 1 sebesar 3.5% (Dasar UMK 2025) sebesar Rp. 2.701.582 (KBLI 29300), Sektor 2 sebesar 2.5% (Dasar UMK 2025) sebesar Rp. 2.675.480 (KBLI 14111, 15121, 15201, 15202 dan 15203), dan Sektor 3 sebesar 1% (Dasar UMK 2025) sebesar Rp. 2.636.326 (KBLI 12012 dan 12019).

Surat rekomendasi ini meminta Pj Gubernur Jateng berkenan menetapkan perubahan SK Gubernur Jateng No. 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 (tigapuluh lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2025.

Sebelumnya di Jepara baik di pusat pemerintahan kabupaten maupun di area pabrik PMA manufaktur atau padat karya, beberapa kali terjadi aksi unjuk rasa yang menuntut penetapan SK UMSK Jepara Tahun 2025 oleh Gubernur Jateng dijalankan. Dan menolak adanya revisi, evaluasi maupun kajian ulang tentang perubahan Surat Keputusan atau SK yang sudah disahkan dan ditetapkan oleh Pj Gubernur Jateng.

Namun adanya polemik UMSK Jepara Tahun 2025, juga memunculkan aksi unjuk rasa dari komponen masyarakat yang tergabung di MPJ atau Masyarakat Peduli Jepara yang menolak UMSK Jepara Tahun 2025 terlalu tinggi dengan alasan akan berdampak PHK massal dan hengkangnya investor dan dampak sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha yang tergantung usahanya dari beroperasinya pabrik di wilayah Jepara.

Ada juga hasil kajian analisis resiko oleh perwakilan akademisi Unisnu Jepara, dan arahan Pj Bupati Jepara untuk menjaga kondusifitas daerah dan keberlanjutan usaha di Jepara. Setelah sebelumnya Disnaker Jepara juga mengadakan survei dan masukan di 33 (tigapuluh) perusahaan serta adanya penolakan oleh masyarakat atau pelaku usaha terdampak kenaikan UMSK Jepara seperti UMKM, katering, jasa laundry, jasa parkir, kost-kost an, penjual makanan dan minuman, dan usaha kecil sejenisnya.

Beberapa hal itu menjadi pertimbangan oleh dewan pengupahan Kabupaten Jepara untuk memutuskan hasil kesepakatan rekomendasi usulan perubahan UMSK Jepara Tahun 2025 serta adanya surat keberatan oleh APINDO, perusahaan, masyarakat China Jawa Tengah dan Korea Association. 

Analisa Tuntutan Pemberlakuan UMSK Jepara Tahun 2025 oleh SP/SB Melalui Aksi Unjuk Rasa

Beberapa tuntutan oleh SP/SB dalam aksinya terkait pemberlakuan UMSK Jepara Tahun 2025 seperti: menuntut pemberlakuan SK Gubernur Jateng sebelumnya. Dan kalau Pemkab Jepara keberatan dengan SK Gubernur Jateng tentang penetapan UMSK Jepara Tahun 2025, Pemkab Jepara bisa mengajukan gugatan ke PTUN bukan menganulir melalui revisi dan evaluasi sepihak, dan SP/SB mengancam akan melakukan aksi mogok kerja.

Masifnya upaya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh SP/SB, hal itu berkaitan dengan adanya informasi bahwa kalau UMSK Jepara Tahun 2025 dijalankan akan menaikkan iuran anggota SP/SB yang bersumber dari upah atau penghasilan para buruh. Dan tentang iuran anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau SP/SB diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 187/MEN/X/2004 tentang iuran anggota SP/SB.

Menariknya pungutan atau penarikan uang iuran dari anggota SP/SB biasanya berkisar 1% dari upah setiap bulan (UMK) dan hal itu secara resmi diatur baik di AD/ART organisasi SP/SB maupun peraturan organisasi.

Dan seandainya Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) berafiliasi ke Federasi maupun Konfederasi bisa saja dibebani iuran dari upah UMK per anggota 0.5% sesuai jumlah anggota yang dimilikinya.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang akhir-akhir ini sering melakukan demo atau aksi unjuk rasa di Kabupaten Jepara, mereka menuntut pemberlakuan SK Gubernur Jateng tentang penetapan UMK/UMSK untuk 35 Kabupaten/Kota di Jateng dan khususnya UMSK Jepara Tahun 2025 dilaksanakan. Dan SP/SB tersebut tidak mau bernegosiasi lagi dan bersepakat adanya revisi atau evaluasi oleh dewan pengupahan kabupaten lewat surat rekomendasi Pj Bupati Jepara ke Pj Gubernur Jateng. 

Hal itu mengingat bahwa SP/SB yang ngotot mendesak pemerintah provinsi dan Pemkab Jepara untuk menetapkan kenaikan UMSK Jepara mempunyai kepentingan dan agenda khusus.  

Tuntutan dan desakan oleh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh atau SP/SB tersebut meminta agar Pemkab Jepara melalui SK Gubernur Jateng mengesahkan dan menjalankan putusan atas prosentase kenaikan upah sesuai konsep dan usulan mereka melalui dewan pengupahan Kabupaten Jepara sebelumnya.

Mereka beranggapan bahwa anggota Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang tergabung di organisasinya diibaratkan "sapi perahan" untuk mendulang "cuan" melalui iuran anggotanya yang ditetapkan melalui AD/ART organisasi.

Ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui AD/ART organisasinya mengatur uang iuran anggota antara lain: 1. Besarnya uang iuran anggota sekurang-kurangnya 1% dari Upah Minimum Sektoral daerah setempat. 2. Selisih Upah Minimum daerah setempat terhadap Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota menjadi haknya. Dan 3. Uang iuran anggota disentralisir ke DPP oleh PUK untuk kemudian didistribusikan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang SP/SB tersebut.

Jadi selain 1% dari gaji bulanan UMK dari pekerja atau buruh yang menjadi anggota SP/SB. Serikat Pekerja dan Serikat Buruh masih mendapatkan selisih dari UMSK. 

Hal inilah yang memicu mereka untuk getol melakukan demonstrasi atau aksi unjuk rasa terus menerus karena ada kepentingan para pengurusnya untuk memperoleh untung dengan agenda menggolkan kenaikan UMSK, mengingat akan berdampak secara otomatis yaitu kenaikan iuran anggotanya.

Selain itu ada Serikat Pekerja dan Serikat Buruh selalu bertindak radikal saat menyampaikan tuntutannya, bahkan melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik pada saat jam masuk kerja dengan menutup akses masuk dan aksi itu juga sangat mengganggu aktivitas warga masyarakat lainnya.

Pekerja atau buruh lainnya yang tidak tergabung di Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tersebut juga merasa terganggu karena beresiko absensinya terlambat dan bisa berpengaruh terhadap kondite disiplin kerja. Selain mengakibatkan kemacetan jalan dan menghalangi pekerja yang akan masuk kerja.

Selain menyuarakan tuntutan dengan frekuensi demonstrasi yang masif dan menimbulkan keprihatinan. Banyak pengurusnya yang berasal dari luar daerah yang notabene tidak memahami kultur sosial warga Kabupaten Jepara yang mempunyai etos kerja pekerja keras.

Tentang tuntutan pemberlakuan UMSK Jepara Tahun 2025, seolah-olah Serikat Pekerja dan Serikat Buruh itu memperjuangkan kepentingan kenaikan prosentase upah anggotanya. Tapi di internal pabriknya mereka bersepakat bahwa yang mendapatkan tambahan UMSK hanya karyawan dengan masa kerja 0-1 tahun saja. Sementara untuk pekerja yang permanen dan masa kerja diatas 1 tahun, SP/SB tersebut masih bernegosiasi dan belum ada kesepakatan.

Mogok Kerja dan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh 

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138 (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Pasal 139 Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatan-nya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Pasal 4 huruf d sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan huruf e sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup 

Aksi unjuk rasa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh SP/SB sangat berpengaruh terhadap citra Jepara dan kondisi iklim investasi Kabupaten Jepara yang selama ini ramah investasi. Hal ini sekaligus akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian dan dampak sosial serta mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Jepara secara luas.

SP/SB yang menyuarakan aspirasi dan haknya harus memikirkan kepentingan secara luas, semestinya mereka berkomitmen dan berkontribusi serta ikut andil terhadap PAD Kabupaten dengan ikut menjaga investasi dan kondusifitas wilayah, bukannya malah menimbulkan rasa was-was dan momok menakutkan bagi investor yang datang ke Jepara dan sudah terbukti menciptakan peluang kerja dan ladang penghasilan dan pengaruh luas terhadap ekonomi mikro. Semestinya SP/SB bukan malah membuat tidak nyaman dan menimbulkan polemik serta rasa takut atau horor kepada investor. Mengingat Kabupaten Jepara tidak hanya milik pribadi dan golongan saja, namun Kabupaten Jepara adalah milik bersama termasuk sektor lainnya di luar buruh dan pekerja yang menyuarakan kepentingan organisasinya namun melupakan esensi sosial dan kemaslahatan umat.

Harapan Masyarakat Peduli Jepara adalah para buruh pabrik sejahtera namun masyarakat secara luas juga sejahtera. Intinya bagaimana sejahtera bersama-sama tanpa mengorbankan salah satu pihak.