Mencegah Penyebaran Varian Baru Omicron Dengan Percepatan Vaksinasi

JEPARANEWS | SEMARANG - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyebut penyebaran varian omicron lebih cepat dibanding varian delta. Karenanya penanganan dari hulu hingga hilir harus lebih baik.

Berbagai upaya dan kebijakan telah diterapkan pemerintah, antara lain memperketat jalur masuk ke Indonesia, baik jalur laut, darat, maupun udara.  

Upaya penanganan lainnya adalah dari hulu melalui percepatan vaksinasi. Utamanya beberapa daerah di Jateng yang capaian vaksinasi di bawah 70 persen. Dalam hal ini peran aktif kepala daerah sangat diperlukan, terutama bupati. Selain itu, gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus menggenjot percepatan vaksinasi di masing-masing daerahnya. 

Kata dia, untuk daerah yang capaianya di bawah 70 persen, pendekatan yang tepat adalah adalah meningkatkan edukasi. Misal desa mana yang masih rendah, kemudian bupati dan wali kota, camat datang ke desa yang bersangkutan.

Selain itu, kades, bidan desa, dan nakes puskesmas datang door to door sehingga warga merasa mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan. 

"Jika suatu daerah capaian vaksinasinya masih rendah, apapun alasannya bupati punya tanggung jawab, kenapa daerah lain bisa sementara beberapa kabupaten tidak bisa, ada persoalan apa di warganya, bagaimana mengedukasi, bahkan kalau perlu 'rodo mekso', dilakukan door to door," kata Edy Wuryanto dalam diskusi bertajuk Cegah Omicron dan Percepatan Vaksinasi Covid-19, di RRI Semarang, Jumat (07/01/2021).

Edy menambahkan, upaya yang tidak kalah penting adalah tracking dan tracing yang tepat. Apabila ada warga terkonfirmasi positif Covid-19, maka harus dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui apakah terpapar varian omicron atau bukan. Jika positif omicron maka, segera lakukan tracking dan isolasi terpusat atau mandiri agar tidak menyebar. 

"Hulunya harus diperketat, kalau hulunya tertangani dengan baik nanti tidak sampai menimbulkan gelombang 3. Tetapi kalau hulunya abai dan lalai, pasti nanti penyebarannya cepat, orang- orang kena, kaum rentan penanganannya semakin berat, biaya tinggi APBN terkontraksi lagi, sehingga pemerintah kabupaten dan provinsi harus lebih waspada," katanya. 

Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, pendekatan kepada masyarakat telah dilakukan secara langsung. Dia mengaku telah menggandeng para tokoh masyarakat dan tenaga medis atau dokter untuk memberikan edukasi pentingnya vaksin Covid-19 bagi masyarakat.

"Saya kemarin sudah datang langsung ke Kabupaten Tegal dan Pemalang untuk mengecek langsung pelaksanaan vaksinasi. Saya juga silaturahmi ke beberapa ulama dan pengasuh ponpes di sana," kata Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen saat dialog. 

Wagub menjelaskan, untuk mempercepat vaksinasi di beberapa daerah yang capaian vaksinasinya di bawah 70 persen, yakni Kabupaten Tegal, Pemalang, Brebes, dan Jepara, sejumlah tokoh agama memberikan masukan supaya melakukan vaksinasi secara door to door atau mendatangi langsung dengan mengajak para dokter yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat setempat. 

"Di setiap daerah ada dokter yang sudah kenal dekat dan dipercaya oleh warga, kemudian dokter tersebut diminta datang memberikan edukasi dan menyuntikan vaksin kepada warga. Ini sama halnya saat kita sakit kemudian datang ke dokter yang sudah kita kenal, maka saat bertemu dokter rasa sakitnya akan berkurang karena tersugesti sembuh," terangnya.

Lebih lanjut Taj Yasin menjelaskan, informasi adanya kelompok masyarakat yang belum divaksin bukan karena faktor tokoh masyarakat ataupun pihak lain, melainkan karena warga yang bersangkutan takut dengan jarum suntik dan terpengaruh informasi-informasi bohong atau hoaks tentang dampak negatif vaksin Covid-19. 

"Tokoh-tokoh masyarakat yang dimaksud ternyata sudah melakukan vaksin. Warga yang enggan divaksin saat ditanya alasan sebenarnya karena mereka takut disuntik," katanya.