Pentingnya DAPODIK Bagi Guru di Kabupaten Jepara

JEPARANEWS | JEPARA – Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021, menjadi oase dahaga bagi para guru yang tertarik dan berminat menjadi guru P3K.

Namun di Kabupaten Jepara, untuk menyikapi aduan dari guru sebuah yayasan pendidikan di Kecamatan Kalinyamatan melalui Portal Laporan Pengaduan Online ke Gubernur dan Bupati Jepara, tentang keluhannya atas nasib status pekerjaan dan administrasi Dapodik sebagai guru di sekolah tempatnya mengajar.

Hal ini terjadi, setelah ikut mendaftar di penerimaan Guru formasi P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Guru 2021 tahap 1-3.

Untuk lebih mengetahui kebenaran hal tersebut  kami menemui langsung Agus Tri Harjono Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara di ruang kantornya, Jumat 07/01/2022.

Agus Tri Harjono menjelaskan secara gamblang bahwa, “Kami hanya berwenang mengurusi sekolah untuk tingkat PAUD – SMP dan juga lembaga non formal atau lembaga kursus, sedangkan untuk tingkat SMA dan SMK wewenang ada di Provinsi. Menyikapi hal tersebut kami sudah melakukan langkah koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan membantu komunikasi dengan Yayasan tersebut,” ujarnya.

“Semestinya para calon Guru P3K yang sudah lolos seleksi kompetensi P3K Guru 2021 dan tinggal menunggu SK tidak perlu kuatir dan was-was, kalau Data Pokok Pendidikan atau Dapodik nya dihapus atau dihilangkan, karena itu sebuah aplikasi sistem pendataan skala nasional,” ucap Agus.

“Mohon semuanya baik yayasan atau sekolah yang mempunyai guru dan lolos dalam seleksi guru P3K, bisa mengambil langkah Arif dan Bijaksana, jangan langsung merubah atau menghapus data para guru tersebut, walau dapat diubah melalui akses e-verval yang dimiliki oleh sekolah, melalui aplikasi Dapodik," pesannya.

Saat ini tentunya banyak pihak yayasan sekolah yang merasa kehilangan dan rugi, karena para pendidik atau guru mereka akan meninggalkan sekolah milik yayasan tersebut.

Sedangkan tentunya mereka punya perjanjian kontrak (antara guru dan yayasan, Red.). Dan, perjanjian dan kesepakatan atau kontrak kerja antara Yayasan dan Guru  tentunya yang lebih paham keduanya. Disdikpora hanya berwenang dalam menangani kurikulum pendidikan di yayasan tersebut.

Namun hendaknya data Dapodik para guru tersebut jangan lantas dihapus dan jangan juga mereka sewenang-wenang diberhentikan, mesti dicarikan solusi dan musyawarah mufakat dalam hal ini.

Karena masing-masing pihak tahu resiko ketika guru mendaftar dalam seleksi kompetensi guru P3K.

Selain mereka masih menunggu SK ada juga yang tidak lolos seleksi namun masih mempunyai masa sanggah.

“Walaupun kita tahu kesulitan pihak sekolah dan yayasan, mesti harus mencari guru pengganti, karena guru di yayasan tersebut akan pindah kerja menjadi guru P3K,” ungkapnya.

Memang guru yang ikut dalam seleksi kompetensi formasi P3K Guru Kabupaten Jepara untuk mengisi sebanyak 1.876 formasi dan sangat menarik dan menjanjikan  menjadi guru P3K, karena  jika menjadi PPPK, fasilitas yang berhak didapatkan adalah gaji dan tunjangan, cuti, dan perlindungan pengembangan kompetensi.

Sementara Khoirun Ni'am Anggota Komisi C DPRD Jepara, melalui aplikasi WhatsApp menerangkan bahwa dia sudah menghubungi langsung KadisDisdikpora Kabupaten Jepara untuk membantu menyelesaikan dan memberikan pemahaman kepada pihak guru dan yayasan sekolah tersebut.

“Kepala Dinas Pendidikan sudah saya hubungi dan menjelaskan bahwa sudah mengambil langkah sesuai aturan dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan guru dan yayasan sekolah tersebut,” ujar Kang Ni'am, 07/01/2022.