JEPARANEWS | JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara resmi membuka pendaftaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) tahun 2025. Momentum ini tidak sekadar perekrutan pejabat struktural, melainkan merupakan ujian moral dan integritas bagi masa depan kepemimpinan birokrasi Jepara.

Di tengah riuhnya birokrasi yang kerap tergoda oleh praktik transaksional, Sekda bukan hanya pengelola administrasi, melainkan juga roh dari sistem pemerintahan daerah. Ia adalah pamong utama, penghubung antara idealisme kepala daerah dan realisme aparatur.

Integritas dan Moralitas: Syarat Mutlak, Bukan Formalitas

Pengumuman resmi dari Panitia Seleksi yang dipimpin Sumarno menyebutkan bahwa para kandidat wajib memenuhi sejumlah ketentuan. Namun, di antara seluruh syarat administratif, dua hal yang tak bisa ditawar adalah integritas dan moralitas baik. Ini adalah pondasi utama bagi seorang Sekda, dan bukan sekadar aksesoris kata dalam pengumuman seleksi.

Dalam konteks ini, Dr. Djoko TP, seorang pengamat kebijakan publik Jepara, memberikan catatan tajam namun membangun. Ia menyatakan:

"Sekda Jepara nanti harus berintegritas dan bermoralitas baik, bersikap jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Tidak melakukan perbuatan tercela seperti KKN serta tidak menerima gratifikasi dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku."

Filosofi Jabatan Sekda: Menjadi Waskita, Bukan Sekadar Wasku

Menurut Dr. Djoko TP, jabatan Sekda bukanlah tempat bagi mereka yang hanya ingin "berkuasa", tapi bagi mereka yang mampu "berwaskita" Dalam pemahaman Jawa klasik, waskita adalah orang yang mampu melihat jauh ke depan dengan kebeningan hati dan ketajaman budi.

"Menjadi Sekda itu bukan sekadar menjadi pemimpin administratif, tapi juga penjaga nilai dan etika birokrasi. Ia harus berani bersih ketika yang lain memilih selamat," ujar Djoko TP dalam refleksi filosofisnya.

Maka dari itu, Sekda bukan hanya penggerak roda birokrasi, melainkan penentu arah moral dari seluruh struktur pemerintahan.

Sekda sebagai Cermin Jepara

Kabupaten Jepara tidak kekurangan sumber daya manusia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk memilih yang benar, bukan yang dekat. Proses seleksi ini harus betul-betul terbuka dan kompetitif, bukan formalitas yang dibungkus transparansi semu.

Sekda yang terpilih nanti akan menjadi wajah birokrasi Jepara di mata rakyat. Jika wajah itu buram oleh kompromi dan kepentingan sempit, maka rakyat hanya akan melihat bayang-bayang masa lalu yang suram.

Namun bila wajah itu jernih, bersinar karena dedikasi dan keberanian moral, maka rakyat Jepara akan kembali percaya bahwa "pemerintahan bisa bersih, jika dipimpin oleh orang yang bersih."

Akhir Kata

Seleksi Sekda Jepara 2025 bukan sekadar pengisian jabatan. Ini adalah pertaruhan sejarah. Seperti dikatakan Dr. Djoko TP:

"Kita tidak sedang mencari orang pintar, sebab banyak yang pintar justru kehilangan arah. Kita sedang mencari yang benar-benar bijak: yang tahu kapan harus diam, kapan harus tegas, dan kapan harus menolak meski diancam."

Mari kita doakan dan kawal proses ini, agar Jepara benar-benar menemukan Sekda yang bukan hanya pantas secara administratif, tapi layak secara moral dan spiritual.