Transparansi Diuji: Publik Pertanyakan Validitas Uji Laboratorium Menu MBG di Jepara Pernyataan “Negatif Bakteri” Belum Disertai Laporan Teknis Resmi, Masyarakat Harap Dinas Kesehatan Terbuka

Oleh: Djoko TP

JEPARANEWS | JEPARA - Setelah sempat menghebohkan masyarakat karena 35 siswa di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), kini perhatian publik beralih pada validitas hasil laboratorium yang menyebutkan menu tersebut “negatif dari bakteri penyebab keracunan.”

Meski Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan hasil itu kepada publik, muncul banyak pertanyaan karena laporan teknis dan data laboratoriumnya belum dibuka secara rinci.

Publik Masih Bertanya-tanya

Sejumlah pertanyaan muncul dari masyarakat dan pemerhati kesehatan publik, antara lain:

- Siapa petugas yang mengambil sampel makanan dan dari lembaga mana?

- Apakah petugas tersebut terakreditasi dan kompeten sesuai standar pemeriksaan pangan?

- Kapan sampel diambil, apakah sebelum atau sesudah kejadian siswa sakit?

- Di mana publik bisa melihat laporan laboratorium resmi lengkap dengan nomor, tanggal, dan hasil uji rinci?

- Siapa pejabat yang berwenang menyatakan menu tersebut “aman” atau “bebas bakteri”?

- Dan terakhir, parameter apa saja yang diuji? Apakah hanya bakteri tertentu, atau juga racun, jamur, dan kontaminan kimia lainnya?

Keterbukaan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting agar publik memahami proses ilmiah yang melandasi kesimpulan “aman dikonsumsi.”

“Keterbukaan informasi dalam kasus pangan anak sekolah sangat penting. Publik tidak bisa hanya diberi kesimpulan ‘aman’, tanpa tahu bagaimana proses pengujian dilakukan,” ujar Dr. Fitria Handayani, pakar keamanan pangan dari Jakarta  

Standar Ideal Pemeriksaan Keamanan Pangan

Untuk memastikan hasil uji laboratorium valid dan sah, sejumlah prinsip ilmiah dan regulasi harus dipenuhi:

Petugas pengambil sampel kompeten dan terakreditasi

- Pengambilan harus dilakukan oleh petugas yang memiliki pelatihan resmi agar hasil tidak terkontaminasi atau bias.

Prosedur pengiriman yang sesuai standar (rantai dingin)

- Sampel yang tidak dikirim sesuai kondisi standar berisiko rusak dan menghasilkan hasil uji yang menyesatkan.

Dokumentasi lengkap dan terverifikasi

- Setiap sampel harus dilengkapi formulir resmi yang mencatat waktu, tempat, kondisi, dan tujuan pemeriksaan.

Laboratorium terakreditasi KAN

- Laboratorium penguji seperti Balai Labkes PAK Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki akreditasi mikrobiologi pangan agar hasilnya diakui secara nasional.

Metode uji dan parameter jelas

- Laporan hasil sebaiknya menyebutkan metode uji (kultur, PCR, dll.), batas deteksi, dan jenis bakteri seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, serta Clostridium perfringens.

Otoritas penyampai hasil yang sah

- Hanya pejabat teknis resmi seperti Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Balai Laboratorium yang berhak mengumumkan hasil pemeriksaan secara publik.

Perlu Langkah Konstruktif dan Transparan

Publik berharap agar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes PAK) dapat mempublikasikan laporan resmi hasil uji secara terbuka.

Transparansi ini penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang notabene menyentuh kepentingan ribuan siswa di Jepara.

“Keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas publik. Dengan mempublikasikan laporan resmi, pemerintah bisa menutup ruang spekulasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” ungkap Djoko TP pengamat kebijakan publik Yayasan Konsorsium LSM Jepara 

Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jateng

Agar ke depan kasus serupa tidak menimbulkan kebingungan publik, berikut langkah yang disarankan:

- Publikasikan laporan laboratorium lengkap beserta nomor dan tanggalnya.

- Unggah dokumen prosedur pengambilan dan pengiriman sampel untuk memastikan integritas proses.

- Jelaskan metode analisis dan parameter pengujian agar publik memahami konteks hasil “negatif bakteri.”

- Sampaikan klarifikasi resmi dari pejabat berwenang melalui konferensi pers atau laman resmi Dinas Kesehatan.

Momentum untuk Perbaikan Sistem

Kasus MBG Jepara ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat standar keamanan pangan daerah, khususnya bagi program sosial berskala besar.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan langkah baik pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas prosesnya.

Catatan Redaksi:

Keamanan pangan adalah hak publik. Setiap hasil laboratorium yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah harus dapat diakses secara terbuka, lengkap, dan dapat diuji ulang. Keterbukaan bukan bentuk kelemahan pemerintah, tetapi wujud tanggung jawab moral dan ilmiah kepada masyarakat.