Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota tertentu tanpa membedakan jenis industrinya. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah upah minimum yang diterapkan secara khusus untuk sektor-sektor tertentu di suatu kabupaten atau kota, dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan UMK. 

Pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Nasional sebesar 6,5%. Penetapan upah minimum sektoral, seperti UMSK, diserahkan kepada Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. 

Di Kabupaten Jepara, penerapan UMSK tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha dan pekerja. Beberapa pengusaha mengkhawatirkan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Kajian menunjukkan bahwa sekitar 25 ribu buruh berisiko terkena PHK atau tidak diperpanjang kontraknya akibat kenaikan upah ini. 

Penerapan UMSK juga dikhawatirkan dapat mengguncang iklim usaha di Jepara, dengan potensi dampak sosial dan ekonomi seperti peningkatan pengangguran dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan resolusi damai yang menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha, guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh Penjabat (PJ) Bupati Jepara yang sedang diajukan pengesahannya kepada PJ Gubernur memiliki konsekuensi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Langkah ini, meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga menimbulkan berbagai permasalahan dan potensi dampak negatif.

Analisis Permasalahan

Ketidaksesuaian dengan Kemampuan Ekonomi Lokal

• Kenaikan UMSK yang signifikan di atas UMK berpotensi tidak sejalan dengan kemampuan finansial perusahaan, khususnya di sektor industri utama Jepara seperti tekstil, sepatu furniture, dan kerajinan.

• Sektor ini didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), yang cenderung memiliki margin keuntungan lebih kecil.

Konflik Antara Pengusaha dan Pekerja

• Pengusaha mungkin merasa terbebani dan menolak penerapan UMSK yang terlalu tinggi.

• Serikat pekerja, di sisi lain, akan tetap mendesak implementasi kenaikan ini.

Potensi PHK Massal

• Jika kenaikan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional.

• Hal ini akan meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Jepara.

Kurangnya Kajian yang Komprehensif

• Penetapan UMSK sering kali dianggap tidak berdasarkan kajian komprehensif terhadap dampak ekonomi, sosial, dan kemampuan perusahaan.

Proses Pengesahan yang Berlarut

• Jika PJ Gubernur membutuhkan waktu lama untuk menyetujui pengesahan, ketidakpastian dapat mengganggu hubungan industrial.

Masalah yang Muncul

Konflik Hubungan Industrial:

• Pengusaha mungkin menolak menerapkan kenaikan UMSK yang dianggap tidak realistis.

• Potensi konflik antara serikat pekerja dan pengusaha meningkat.

Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor:

• Sektor-sektor yang tidak memiliki kebijakan UMSK akan menghadapi ketimpangan dengan sektor yang memiliki UMSK lebih tinggi.

• Perbedaan ini dapat menciptakan kecemburuan di kalangan pekerja.

Kebijakan yang Tidak Efektif:

• Jika kenaikan UMSK terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan kemampuan ekonomi daerah, kebijakan tersebut justru dapat menjadi kontra-produktif dan membebani perekonomian lokal.

Daya Beli Tidak Seimbang:

• Pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK tidak dapat menikmati manfaat kenaikan upah, sementara yang masih bekerja akan memiliki daya beli lebih tinggi.

Efek Inflasi Lokal:

Kenaikan upah yang signifikan dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di Jepara, sehingga daya beli menurut.

Potensi Dampak yang Ditimbulkan

Ekonomi

• Penurunan Investasi: Calon investor mungkin enggan menanamkan modal di Jepara karena tingginya biaya tenaga kerja.

• Relokasi Usaha: Perusahaan yang merasa keberatan bisa memindahkan operasionalnya ke daerah dengan upah lebih rendah.

• Stagnasi UMKM: UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Jepara dapat mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar.

Sosial

• Peningkatan Pengangguran: Jika banyak pekerja di-PHK, hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran dan memicu masalah sosial.

• Ketidakpuasan Masyarakat: Pekerja yang kehilangan pekerjaan akan merasa dirugikan, meskipun tujuan kenaikan UMSK adalah untuk kesejahteraan.

Politik

• Kritik Terhadap Pemerintah Daerah: Langkah ini bisa dianggap populis jika tidak dibarengi solusi konkret untuk mencegah dampak buruk.

• Tekanan dari Serikat Pekerja: Jika pengesahan ditunda atau tidak disetujui, serikat pekerja dapat melakukan aksi protes.

Beberapa dampak yang terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, baik bagi pekerja, pengusaha, maupun perekonomian daerah apabila UMSK lebih tinggi dari UMK.

Dampak yang Terjadi

1. Dampak terhadap Perusahaan

• Meningkatnya Biaya Produksi: Perusahaan, terutama yang berada di sektor yang terkena kebijakan UMSK, akan menghadapi peningkatan biaya operasional. Hal ini dapat memengaruhi daya saing perusahaan, khususnya jika perusahaan bergerak di sektor padat karya (furniture, tekstil, dan kerajinan di Jepara).

• Kemungkinan PHK: Perusahaan yang tidak mampu menanggung beban kenaikan upah cenderung mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memperpanjang kontrak kerja.

• Relokasi Usaha: Beberapa pengusaha mungkin mempertimbangkan untuk memindahkan operasional mereka ke daerah lain dengan upah minimum yang lebih rendah.

2. Dampak terhadap Pekerja

• Peningkatan Pengangguran: Jika perusahaan memilih untuk melakukan PHK atau menutup usahanya, tingkat pengangguran di Jepara dapat meningkat.

• Beban Psikologis: Ketidakpastian terkait keberlanjutan pekerjaan dapat meningkatkan tekanan bagi pekerja.

• Kurangnya Jam Lembur: Perusahaan mungkin mengurangi jam kerja lembur untuk mengompensasi kenaikan biaya tenaga kerja.

3. Dampak terhadap Perekonomian Daerah

• Penurunan Daya Saing Ekonomi Lokal: Biaya produksi yang tinggi dapat membuat produk lokal, seperti furniture dan kerajinan Jepara, kalah bersaing di pasar global.

• Pengurangan Investasi: Investor baru mungkin ragu untuk menanamkan modal di Jepara karena upah tenaga kerja yang relatif tinggi.

• Penurunan Pertumbuhan Ekonomi: Sektor-sektor industri yang menjadi andalan perekonomian Jepara dapat melemah, berdampak negatif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Langkah Penyelesaian yang Disarankan

Peninjauan Kembali Kebijakan UMSK

• Lakukan kajian ulang terkait dampak kenaikan UMSK di atas UMK, melibatkan Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.

• Jika diperlukan, tawarkan alternatif berupa kenaikan bertahap untuk mengurangi beban mendadak pada pengusaha.

Peningkatan Produktivitas

• Pemerintah daerah dapat menyediakan pelatihan keterampilan untuk pekerja guna meningkatkan produktivitas, sehingga kenaikan UMSK dapat diimbangi dengan output kerja yang lebih tinggi.

Insentif bagi Pengusaha

• Berikan insentif seperti pengurangan pajak daerah, subsidi, atau kemudahan perizinan kepada perusahaan yang menerapkan UMSK.

• Dorong pengusaha untuk melakukan efisiensi biaya operasional melalui inovasi teknologi.

Diversifikasi Ekonomi

• Perkuat sektor ekonomi lainnya di Jepara, seperti pariwisata dan perikanan, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor industri padat karya.

• Dorong pengembangan sektor-sektor lain di Jepara untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyeimbangkan perekonomian lokal.

Pengawasan dan Mediasi

• Bentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan UMSK dan memediasi konflik antara pekerja dan pengusaha.

• Sediakan mekanisme pengaduan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan keberatan atau keluhan.

Skema Kenaikan Bertahap:

• Terapkan kenaikan UMSK secara bertahap untuk memberi waktu adaptasi kepada pengusaha dan pekerja. lokal.

Kesimpulan

Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif kenaikan UMSK di atas UMK dapat diminimalkan, sehingga kebijakan tersebut tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi Jepara.

Langkah menaikkan UMSK di atas UMK harus dilakukan dengan kehati-hatian dan kajian mendalam untuk mencegah dampak buruk seperti PHK massal, relokasi usaha, dan konflik industrial. Solusi yang melibatkan semua pihak terkait serta pendekatan bertahap dan inovatif dapat membantu mewujudkan tujuan kenaikan UMSK tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi Kabupaten Jepara.

Daftar Pustaka

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mengatur mengenai hubungan industrial, pengupahan, dan perlindungan pekerja.

• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Membahas mekanisme penetapan upah minimum, termasuk UMK dan UMSK.

• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pedoman Penetapan Upah Minimum 2025." Diakses melalui www.kemnaker.go.id.

• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara. Statistik Perekonomian Jepara 2024.

• Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Laporan tahunan tentang dampak sosial dan ekonomi kenaikan UMK dan UMSK, 2024.

• Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. "Pernyataan Resmi tentang Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025." Jakarta, 2025.

• World Bank. The Impact of Minimum Wage Policies in Developing Countries." Washington, D.C., 2022.

• ILO (International Labour Organization).

"Minimum Wage Policy Guide." Geneva, 2021.

• Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan UMSK Terhadap Industri Padat Karya.

• Serikat Pekerja Nasional (SPN). "Advokasi dan Solusi Kenaikan Upah Minimum: Perspektif Pekerja."

Oleh : Djoko TP Ketum Inaker

Disclaimer